Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Fakta Sidang Jual Beli Jabatan Kemenag Jadi Senjata KPK

Nasional OTT Romahurmuziy
Juven Martua Sitompul • 13 Juni 2019 09:50
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencermati fakta-fakta yang muncul dalam persidangan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Bahkan, fakta persidangan itu akan jadi bukti tambahan penyidik untuk menjerat pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.
 
"Dalam penanganan perkara di KPK itu kami pasti melihat apa fakta yang muncul di sidang misalnya apakah terkonfirmasi dengan bukti-bukti yang lain dan ada kesesuaian satu bukti dengan bukti yang lainnya," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019.
 
Pada persidangan terdakwa Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin, fakta baru terkait peran Lukman dalam skandal seleksi jabatan tinggi terungkap. Lukman disebut sebagai 'otak' pelantikan Haris Hasanuddin yang cacat administrasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sekertaris Jenderal Kemenag Nur Kholis yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang menyebut jika Lukman ngotot memerintahkan panitia seleksi jabatan untuk segera meloloskan Haris Hasanuddin. Lukman bahkan disebut siap pasang badan atas pelantikan tersebut.
 
Tak hanya Haris Hasanuddin, Nur Kholis selaku ketua panitia seleksi juga dipaksa Lukman untuk meloloskan Muafaq Wirahadi sebagai kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Padahal, pelantikan kedua pejabat ini malaadministrasi atau cacat.
 
Febri menjawab diplomatis saat disinggung apakah fakta-fakta persidangan ini sudah cukup kuat untuk menjerat Lukman sebagai tersangka baru dalam kasus suap jual beli jabatan di Kemenag tersebut. Penyidik, kata dia, masih harus menunggu fakta-fakta lain yang akan muncul dalam persidangan berikutnya.
 
"Proses persidangan masih berjalan Jadi kita simak dulu nanti kita lihat fakta-fakta yang muncul di persidangan tersebut," kata dia.
 
Febri mengatakan pihaknya tidak bisa mengandalkan satu keterangan saksi untuk menjerat seseorang sebagai tersangka. Lembaga Antirasuah masih membutuhkan keterangan atau pengakuan saksi lain terkait peran Lukman dalam praktik kotor di Kemenag tersebut.
 
"Jadi tidak bisa berdiri sendiri kami akan lihat misalnya ketika satu saksi bicara sesuatu akan kami lihat dengan saksi yang lain, apakah ada kesesuaian dan juga dengan bukti yang lain. Jadi mari kita simak bersama-sama fakta persidangan," pungkas dia.
 
Lukman kerap disebut ikut terlibat dalam kasus ini. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu diduga menerima aliran uang dari sejumlah pihak terkait proses seleksi jabatan di Kemenag.
 
Baca: Sekjen Kemenag Bersaksi di Sidang Jual Beli Jabatan
 
Penerimaan uang ini diakui Lukman dan sudah dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPK. Namun, pelaporan gratifikasi itu ditolak karena perkara suap jual beli jabatan di Kemenag sudah naik ke tahap penyidikan.
 
Dalam kasus ini, Haris Hasanuddin dan Muhammad Muafaq Wirahadi diduga telah menyuap mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Suap diberikan agar Romy mengatur proses seleksi jabatan untuk kedua penyuap tersebut.
 
Romy selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Muafaq juga dijerat juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif