Sidang kasus pengrusakan barang bukti pengaturan skor Joko Driyono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Foto: Medcom.id/ Kautsar Widya Prabowo
Sidang kasus pengrusakan barang bukti pengaturan skor Joko Driyono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Foto: Medcom.id/ Kautsar Widya Prabowo

Pledoi Jokdri Dinilai Tak Memuat Pembuktian

Nasional Pengaturan Skor Sepak Bola
Fachri Audhia Hafiez • 16 Juli 2019 03:19
Jakarta: Jaksa penuntut umum (JPU) Sigit Hendradi menyatakan nota pembelaan atau pledoi terdakwa Joko Driyono (Jokdri) tak memuat pembuktian. Jokdri didakwa melakukan penghilangan dan perusakan barang bukti terkait dengan kasus dugaan pengaturan skor sepak bola.
 
"Tampaklah bahwa pledoi terdakwa dan kuasa hukumnya sama sekali tidak memuat konstruksi analisis yuridis berupa pembuktian dari alat-alat bukti yang sah yang telah diajukan di muka persidangan," ujar JPU Sigit Hendradi membacakan replik di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dilansir Antara, Senin, 15 Juli 2019.
 
Jaksa pada persidangan hari ini bergiliran membacakan replik atau tanggapan atas pledoi yang telah dibacakan Jokdri dan kuasa hukumnya, Kamis, 11 Juli 2019. Pada replik tersebut, jaksa menegaskan Jokdri beserta kuasa hukumnya tidak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa terdakwa tidak bersalah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jaksa menilai, barang-barang yang diduga dirusak atau dihilangkan terdakwa bukanlah persoalan dalam status sita atau tidak, tetapi tetap dapat digunakan untuk memperoleh keyakinan majelis hakim.
 
"Meskipun karena alasan-alasan lain yang dapat diterima, penyitaan itu adalah tidak sah dan tidak dibenarkan, barang tersebut tetap dijadikan sebagai bukti atau dapat digunakan untuk memperoleh keyakinan," ucap jaksa saat membacakan pedoman sumber hukum Arrest Hoge Raad dalam persidangan.
 
(Baca: Jokdri Bantah Merusak Alat Bukti)
 
Jaksa pada repliknya pun meminta majelis hakim untuk menolak pledoi Jokdri. Kemudian menyatakan Jokdri secara sah terbukti melakukan tindak pidana, serta menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa selama 2 tahun 6 bulan.
 
Sementara itu, isi pledoi yang telah dibacakan kuasa hukum mantan Pelaksana Tugas Ketua Umum PSSI pada hari Kamis lalu menjelaskan tentang fakta hukum bahwa Jokdri tidak terbukti melakukan perbuatan hukum sesuai dakwaan JPU.
 
Kuasa hukum Jokdri dalam pledoinya juga menyatakan bahwa barang-barang yang diambil saksi atas perintah Jokdri bukan suatu barang bukti, melainkan barang pribadi milik terdakwa. Setelah mendengarkan replik dari jaksa, majelis hakim mempersilakan Jokdri beserta kuasa hukumnya untuk langsung menanggapi. 
 
Namun, kuasa hukum meminta waktu untuk berdiskusi. Majelis hakim akhirnya memberi waktu selama satu hari untuk Jokdri mengajukan duplik secara tertulis pada sidang selanjutnya, Selasa, 16 Juli 2019 pukul 15.00 WIB.   
 
Sidang selanjutnya itu akan menjadi upaya hukum terakhir dari pihak Jokdri dan kuasa hukumnya untuk meyakinkan majelis hakim, mengingat sidang putusan final akan dibacakan pada hari Selasa, 23 Juli 2019.
 
"Seorang pengacara bagaimana pun harus siap, sudah ditetapkan pula Selasa depan putusan sehingga kami ingin duplik kami juga cepat masuk dalam berkas sehingga bisa jadi pertimbangan majelis hakim, itu strategi saja," ujar Kuasa Hukum Jokdri Mustofa Abidin.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif