Suasana kantor First Travel saat pembayaran biaya tambahan, Jumat 21 April 2017. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri
Suasana kantor First Travel saat pembayaran biaya tambahan, Jumat 21 April 2017. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri

Kubu Korban First Travel Anggap MA Irasional

Nasional kemelut first travel
Theofilus Ifan Sucipto • 21 November 2019 13:07
Jakarta: Kuasa hukum korban penipuan biro umrah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Mustolih Siradj, kecewa dengan Mahkamah Agung (MA). Vonis MA mengambil aset First Travel untuk negara dipertanyakan.
 
"Jadi agak aneh logika seperti ini," kata Mustolih kepada Medcom.id, Kamis, 21 November 2019.
 
Menurut dia, aset First Travel seharusnya diserahkan kepada calon jemaah umrah yang menjadi korban. Pengembalian aset, kata dia, mudah dijalankan karena bos First Travel Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan tidak memiliki aset yang signifikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah ada koordinasi dan mudah ditelusuri dari rekeningnya," jelas Mustolih.
 
Sementara itu, dia mengapresiasi hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada bos First Travel. Andika diganjar 20 tahun penjara, sedangkan Anniesa divonis 18 tahun penjara.
 
Di sisi lain, Kejaksaan Agung menyiapkan terobosan hukum menyikapi putusan kasasi MA terkait penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah, First Travel. Salah satu terobosan yang akan dilakukan ialah mengajukan peninjaun kembali (PK).
 
"Ini bentuk konsistensi kejaksaan yang dalam proses hukum sejak tuntutan tingkat awal, sampai banding dan kasasi, tetap meminta barang bukti itu dikembalikan kepada yang berhak," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mukri, Rabu, 20 November 2019.
 
Mukri mengakui berdasarkan aturan jaksa penuntut umum (JPU) tidak diperkenankan melayangkan PK. Untuk itu, kejaksaan bakal mengkaji terlebih dahulu buat memastikan langkah hukum tersebut tepat diterapkan.
 
"Kita tetap berupaya mengoptimalkan cara-cara ini dan kita melakukan terobosan hukum yang intinya bagaimana berupaya mengembalikan aset-aset itu," tutur dia.
 
Setidaknya, 63 ribu orang menjadi korban penipuan umrah First Travel. Total kerugian akibat penipuan First Travel diperkirakan mencapai Rp905 miliar.
 
MA memutuskan seluruh harta dan aset First Travel diserahkan ke negara bukan ke calon jemaah. Putusan ini diyakini telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif