Hendropriyono Disebut tak Terlibat Pembunuhan Munir

medcom.id, Bogor: Upaya mengungkap kematian aktivis Munir Said Thalib diembuskan lagi. Berbagai pihak kini tengah mencari rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) yang disebut-sebut telah diserahkan kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut mantan Seskab Sudi Silalahi, sejumlah pejabat BIN, termasuk A.M. Hendropriyono, sudah diperiksa. Hard disk komputer di ruang staf pribadi Deputi V BIN waktu itu pun telah disita. Ikut pula disita buku catatan keuangan untuk Pollycarpus. Sudi menuturkan, hasil pemeriksaan tak ditemukan bukti keterlibatan Hendropriyono, terkait kematian Munir. "Terhadap rekomendasi TPF yang menyebut kemungkinan keterlibatan Hendropriyono, dari hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap para saksi, dan para terdakwa yang telah dijatuhi hukuman serta barang bukti, waktu itu tidak ditemukan keterkaitannya dengan AM. Hendropriyono," ucap Sudi di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/10/2016). Sudi menegaskan, pemerintahan SBY tidak bisa dinilai tidak serius menindaklanjuti rekomendasi dan temuan TPF. Sudi mengakui SBY saat menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kewenangan luas. Baca: SBY Akan Serahkan Salinan Laporan TPF Munir ke Jokowi Tapi, tambah dia, presiden tak punya hak dan wewenang konstitusional, misalnya, menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kewenangan itu ranah pengadilan. "Hal ini tidak berarti pintu untuk mencari kebenaran dan keadilan sejati atas meninggalnya Munir tertutup bagi siapa pun, kalau memang masih ada kebenaran yang belum terkuak. Namun, semua itu harus ditempuh sesuai sistem dan aturan main yang diatur dalam konstitusi serta praktik-praktik penegakan hukum yang secara universal dianut masyarakat internasional," tandas Sudi. Baca: Alasan SBY tak Buka Dokumen TPF Kematian Munir Sebelumnya, Sudi mengatakan SBY, siap memberikan salinan dokumen kepada Presiden Joko Widodo. Sekira dua pekan terakhir, SBY mengumpulkan pejabat terkait di era pemerintahannya, antara lain mantan Ketua TPF Marsudi Hanafi dan mantan anggota TPF Rachland Nashidik. Akhir Juni 2005, TPF mengadakan pertemuan dengan SBY dan memberikan enam eksemplar laporan akhir terkait pencarian fakta kematian aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib. "Secara simbolik naskah pertama diserahkan kepada Presiden SBY dengan disaksikan oleh semua yang hadir. Naskah yang lain dibagikan kepada pejabat terkait," ucap Sudi. Saat itu, Sudi menjabat Menteri Sekretaris Negara. Sudi mengaku tidak mengetahui keberadaan dokumen asli laporan akhir TPF. Yang saat ini dipegang SBY hanya salinan, namun Sudi yakin isinya sama dengan dokumen yang asli. Sudi menegaskan, pihaknya akan terus mencari dokumen asli laporan akhir TPF Munir. Sudi berharap siapapun yang mengetahui dokumen itu agar menyerahkannya kepada Presiden Jokowi. Munir meninggal dalam pesawat Garuda Indonesia jurusan Indonesia- Amsterdam, 7 September 2004. Munir meninggal karena diracun. Hal itu dikuatkan bukti polisi Belanda menemukan jejak-jejak senyawa arsenikum setelah otopsi, yang kemudian dikonfirmasi polisi Indonesia. Pada 20 Desember 2005 Pollycarpus Budihari Priyanto dijatuhi vonis 14 tahun hukuman penjara atas pembunuhan terhadap Munir. Hakim menyatakan Pollycarpus, pilot Garuda yang sedang cuti, menaruh arsenik di makanan Munir. Hakim Cicut Sutiarso menyatakan, sebelum pembunuhan Pollycarpus menerima beberapa panggilan telepon dari sebuah telepon yang terdaftar oleh agen intelijen senior. Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sebuah LSM yang fokus ke masalah HAM, memohon ke Komisi Informasi Pusat untuk menyelesaikan polemik ini. Pada 10 Oktober, Majelis Komisioner KIP memutuskan hasil TPF Munir wajib diumumkan ke publik.