Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. MI/Rommy Pujianto
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. MI/Rommy Pujianto

Pemerintah Dinilai Lamban dalam Menagih Utang Obligor BLBI

Candra Yuri Nuralam • 26 Desember 2021 22:38
Jakarta: Pemerintah dinilai lamban dalam menagih utang obligor BLBI. Langkah hukum yang tegas seharusnya digunakan pemerintah untuk menagih utang obligor yang sudah berlangsung puluhan tahun itu.
 
"Terlalu lamban, masalah BLBI itu sudah 20 tahun lebih, seharusnya pemerintah lebih tegas dan cepat," kata pakar hukum pidana dari Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar kepada Medcom.id, Minggu, 26 Desember 2021.
 
Fickar mengatakan pemerintah seharusnya tidak perlu memanggil obligor untuk membayar utang. Langkah itu dinilai kurang tegas untuk utang yang tidak dibayar puluhan tahun.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Obligor seharusnya sudah langsung diproses hukum di pengadilan. Hakim dalam pengadilan yang seharusnya menindak para obligor.
 
"Itu murni hutang piutang yang sepenuhnya bisa ditagih melalui mekanisme paksa pengadilan," tutur Fickar.
 
Pemerintah disarankan segera mengambil langkah tegas dalam penagihan utang. Pengadilan diyakini bakal lebih cepat ketimbang memanggil obligor satu per satu.
 
"Langsung eksekusi mestinya," tegas Fickar.
 
Baca: Mahfud Ungkap Ada Obligor BLBI Palsukan Jaminan Sertifikat Tanah
 
Sebelumnya, pemerintah meminta seluruh obligor BLBI melunasi utangnya. Pemerintah memberikan batas akhir pelunasan utang sampai akhir 2022. Jika tidak, kasus BLBI masuk ke ranah pidana.
 
"Kita lihat lah perkembangannya nanti, saya tidak menjanjikan apa-apa, tetapi kalau tidak selesai di akhir 2022, itu kita sudah mulai merancang tindak pidananya," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam diskusi Crosscheck by Medcom.id dengan tema 'Baru di Era Jokowi Pengemplang BLBI Tak Berkutik', Minggu, 26 Desember 2021.
 
Mahfud mengatakan para obligor bisa dipidana dengan alasan penggelapan jaminan utang BLBI. Pemerintah sudah mengantongi skema pidana yang akan dilakukan nanti.
 
"Kenapa tindak pidana? Karena banyak tindak pidana juga. Misalnya menyerahkan buat surat (utang) tetapi barang yang jaminannya belum pernah diserahkan sertifikatnya," ujar Mahfud.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif