Fenny Steffy Burase menunggu untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. (Foto: MI/Rommy Pujianto)
Fenny Steffy Burase menunggu untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. (Foto: MI/Rommy Pujianto)

Teman Dekat Gubernur Aceh Kembali Diperiksa

Nasional OTT Gubernur Aceh
Juven Martua Sitompul • 01 Agustus 2018 11:47
Jakarta: Tenaga Ahli Aceh Marathon, Fenny Steffy Burase, akhirnya memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.
 
Ini merupakan pemanggilan ulang setelah sebelumnya teman dekat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf itu mangkir. Steffy terlihat sudah hadir di lobi markas Lembaga Antirasuah.
 
Steffy yang mengenakan pakaian putih berbalut rompi jeans dan bawahan hijau hitam tampak santai saat menunggu giliran masuk ke ruang penyidikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Steffy sendiri sudah pernah diperiksa pada Rabu, 18 Juli 2018. Saat itu, Steffy mengakui menerima aliran dana dari Irwandi untuk membiayai kegiatan Aceh Marathon.
 
Menurut Steffy, total uang yang bakal dialirkan ke acara maraton itu mencapai Rp13 miliar. Rencananya, uang itu akan digunakan untuk membeli medali, baju, dan peralatan acara lainnya.
 
KPK sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Empat tersangka itu yakni, Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi, serta dua pihak swasta Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.
 
Dalam kasus ini, Gubernur Irwandi diduga meminta jatah Rp1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Irwandi meminta jatah tersebut kepada Bupati Bener Meriah, Ahmadi.
 
Baca: Uang Ratusan Juta Diamankan dari Gubernur Aceh
 
Namun, Bupati Ahmadi baru menyerahkan uang Rp500 Juta kepada Gubernur Irwandi lewat dua orang dekatnya yakni Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. ‎Diduga, pemberian tersebut merupakan bagian komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh.
 
Sebagai pihak penerima suap, Irwandi Yusuf, Hendri Yusuf, dan Syaiful Bahri disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara, Ahmadi sebagai pihak pemberi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif