NEWSTICKER
Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Tim Advokasi Novel Anggap Sidang Perdana Penuh Kejanggalan

Nasional novel baswedan
Cindy • 19 Maret 2020 22:07
Jakarta: Tim Advokasi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menilai persidangan perdana pembacaan dakwaan terhadap terdakwa penyiraman air keras, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette, hanya formalitas. Kubu Novel menemukan delapan kejanggalan.
 
"Pertama, dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) menunjukkan bahwa kasus ini hanya dinilai sebagai tindak pidana penganiayaan biasa yang tidak ada kaitannya dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi dan teror sistematis pelemahan KPK," kata salah satu anggota Tim Advokasi Novel Baswedan, Arif Maulana, lewat keterangan tertulis, Kamis, 19 Maret 2020.
 
Arif menyoroti tak adanya Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dalam dakwaan terhadap kedua tersangka. Kedua, dakwaan JPU bertentangan dengan temuan Tim Pencari Fakta bentukan Polri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tim menemukan bahwa motif penyiraman air keras terhadap Novel berkaitan dengan kasus-kasus korupsi besar yang ditanganinya," ucap Arif.
 
Ketiga, kata dia, dakwaan JPU mengamini motif penyerangan lantaran sakit hati. Novel dianggap mengkhianati kepolisian yang menjadi institusi asal penyidik KPK itu. Namun, Arif menilai dakwaan malah tak dikaitkan dengan kerja Novel di KPK.
 
"Tidak mungkin sakit hati karena urusan pribadi, pasti karena Novel menyidik kasus korupsi termasuk di kepolisian. Terlebih lagi selama ini, Novel tidak mengenal ataupun berhubungan pribadi dengan terdakwa maupun dalam menyidik tindak pidana korupsi," terang Arif.
 
Kejanggalan lainnya, JPU tak menyebut informasi dalang penyiraman. Arif menduga jaksa bersekongkol dengan kepolisian karena hanya mengusut sampai pelaku di lapangan. Hal ini, lanjut dia, bertentangan dengan temuan dari Tim Pencari Fakta yang menyebut ada aktor intelektual di kasus ini.
 
Arif juga menyoroti Mabes Polri yang menyediakan sembilan pengacara untuk membela para terdakwa. Dia menilai perbuatan pidana kedua terdakwa sejatinya tak terjadi saat pelaku melaksanakan tugas institusi. Namun, mereka mendapat pembelaan dari Korps Bhayangkara.
 
"Keenam, sembilan pengacara yang mendampingi para terdakwa tidak mengajukan eksepsi. Hal ini sangat janggal bagi pengacara ketika tidak menggunakan hak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa," ujar Arif.
 
Kemudian, sidang selanjutnya langsung masuk tahap pembuktian dan didahului dengan pemeriksaan saksi. Artinya, jelas Arif, sidang dibuat cepat lazimnya sidang pidana biasa.
 
Kedelapan, sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dianggap menunjukkan Mahkamah Agung (MA) tidak sensitif terhadap ancaman virus korona (covid-19). Hal ini tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah dan beresiko memperluas ancaman penularan virus.
 
Tim Advokasi Novel Anggap Sidang Perdana Penuh Kejanggalan
Penyidik KPK Novel Baswedan di lobi Gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta. Foto: MI/Susanto
 
Baca: Pengacara Klaim Penyerang Novel Berjiwa Ksatria
 
Dari delapan poin tersebut, Tim Advokasi Novel Baswedan meminta majelis hakim mampu mengadili kasus dengan independen dan progresif. Dengan begitu, persidangan mengungkap kebenaran material dan memberikan keadilan bagi korban dan masyrakat.
 
"Kami meminta agar Komisi Yudisial, Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Kejaksaan, Ombudsman RI, Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusi) dan organisasi advokat aktif memantau seluruh proses persidangan Kasus ini," jelas Arif.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif