Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan strategi menekan potensi kerawanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Situasi yang kondusif membuat pesta demokrasi berjalan lancar.
"Kami dengan TNI melakukan operasi, ada Damai Cartenz yang lebih ke arah penegakan hukum dan pendekatan soft juga kita lakukan dalam operasi teritorial," kata Listyo dalam keterangan tertulis, Kamis, 9 Februari 2023.
Listyo mengatakan operasi teritorial berupa Binmas Noken (pembinaan masyarakat dengan konsep noken). TNi juga akan bergerak dengan kegiatan teritorialnya.
"Dua hal itu dilakukan bersama demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua ke depan," papar dia.
Selain itu, Polri bakal menggandeng sejumlah pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga tokoh agama termasuk di wilayah pemekaran Papua.
"Bahkan, operasi khusus yang diberlakukan di wilayah DOB (daerah otonom baru) Papua semakin ditingkatkan," jelas Listyo.
Menurut Listyo, kesuksesan menjaga situasi kondusif membawa banyak manfaat. Misalnya tidak ada dampak berkepanjangan usai Pemilu 2024 dan program pemerintah bisa terimplementasi dengan baik.
Listyo mengidentifikasi potensi kerawanan menjelang Pemilu 2024. Papua dan Papua Barat masuk kategori sangat rawan.
Listyo juga memetakan enam indeks potensi kerawanan Pemilu 2024. Mulai dari disiplin protokol kesehatan, partisipasi masyarakat, penyelenggara, potensi gangguan, kontestan, hingga ambang gangguan.
Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan strategi menekan potensi kerawanan Pemilihan Umum (
Pemilu) 2024. Situasi yang kondusif membuat pesta demokrasi berjalan lancar.
"Kami dengan TNI melakukan operasi, ada Damai Cartenz yang lebih ke arah penegakan hukum dan pendekatan
soft juga kita lakukan dalam operasi teritorial," kata Listyo dalam keterangan tertulis, Kamis, 9 Februari 2023.
Listyo mengatakan operasi teritorial berupa Binmas Noken (pembinaan masyarakat dengan konsep noken). TNi juga akan bergerak dengan kegiatan teritorialnya.
"Dua hal itu dilakukan bersama demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua ke depan," papar dia.
Selain itu, Polri bakal menggandeng sejumlah pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga tokoh agama termasuk di wilayah pemekaran Papua.
"Bahkan, operasi khusus yang diberlakukan di wilayah DOB (daerah otonom baru) Papua semakin ditingkatkan," jelas
Listyo.
Menurut Listyo, kesuksesan menjaga situasi kondusif membawa banyak manfaat. Misalnya tidak ada dampak berkepanjangan usai
Pemilu 2024 dan program pemerintah bisa terimplementasi dengan baik.
Listyo mengidentifikasi potensi kerawanan menjelang Pemilu 2024. Papua dan Papua Barat masuk kategori sangat rawan.
Listyo juga memetakan enam indeks potensi kerawanan Pemilu 2024. Mulai dari disiplin protokol kesehatan, partisipasi masyarakat, penyelenggara, potensi gangguan, kontestan, hingga ambang gangguan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
