Mahfud MD Dukung Presiden Keluarkan Perppu KPK

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mendukung Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, sebagai menteri, ia menghormati setiap keputusan Jokowi. "Saya kira itu kewenangan presiden, kita sudah nyatakan sikap masing-masing. Termasuk sikap saya, saya mendukung Perppu," kata Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa, 5 November 2019. Mahfud mengaku selalu mendukung keputusan Jokowi. Apalagi, kini dia menjadi menteri.  Ia tak bisa menentang kewenangan presiden saat menjabat sebagai menteri. Dia memastikan sudah berbicara dengan Jokowi terkait hal ini. Dalam perbincangan itu, Jokowi belum ingin menerbitkan Perppu. Alasannya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK masih diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). "Menurut presiden, ya rasanya kok etika bernegaranya kurang. Orang sedang judicial review, lalu kita timpa Perppu," beber dia.  Mahfud mahfum dengan keinginan pegiat antikorupsi agar Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Namun, hal itu tak mungkin dilakukan.  "Enggak ada gunanya berharap di saya. Wong saya bukan pemegang kewenangan. Tetapi saya sampaikan. Suara-suara itu saya sampaikan pasti," tegas Mahfud. Jokowi memastikan belum berencana menerbitkan Perppu KPK. Jokowi bakal menunggu hasil uji materi atau judicial review UU KPK yang bergulir di MK.  Dia menilai Perppu mengacaukan etika bertatakenegaraan bila dikeluarkan saat uji materi berlangsung. "Jangan ada, orang yang masih berproses, uji materi kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yang lain," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat, 1 November 2019.