Ilustrasi koruptor - Medcom.id
Ilustrasi koruptor - Medcom.id

MA Didesak Tolak Peninjauan Kembali 19 Terpidana Korupsi

Nasional mahkamah agung kasus korupsi
Fachri Audhia Hafiez • 03 Juni 2019 15:22
Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh terpidana korupsi. ICW mencatat terdapat 19 terpidana koruptor mengajukan PK.
 
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan PK merupakan hak bagi narapidana yang dijamin undang-undang. Kendati demikian, langkah itu kerap dijadikan jalan pintas untuk bebas dari jerat vonis di pengadilan tingkat pertama.
 
"Saat ini justru publik sering kali diperlihatkan pada putusan tingkat PK yang sering kali tidak berpihak dengan pemberantasan korupsi," ujar Kurnia dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin, 3 Juni 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kurnia mengambil contoh perkara adik eks Menpora Andi Mallarangeng, Choel Mallarangeng. Ia terlibat kasus korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang.
 
Choel sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara, denda Rp250 juta dan dinyatakan inkrah. Namun, MA menyunat hukumannya menjadi tiga tahun penjara.
 
MA juga mengabulkan PK mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina, Suroso Atmomartoyo. Sebelumnya Suroso dihukum tujuh tahun penjara, denda Rp200 juta, dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar USD190 ribu.
 
"Namun putusan PK malah menghilangkan kewajiban pembayaran uang pengganti tersebut," ucap Kurnia.
 
ICW menilai hukum positif Indonesia mengatur serta membatasi syarat bagi terpidana yang ingin mengajukan PK. Pasal 263 ayat (2) KUHAP telah tegas menyebutkan bahwa syarat jika seseorang ingin mengajukan PK.
 
Baca juga: MA Berjanji Hati-hati Memutus PK Koruptor
 
Pertama, apabila terdapatkeadaan atau novum baru. Kedua, putusan yang keliru. Ketiga, kekhilafan dari hakim saat menjatuhkan putusan.
 
Kurnia menegaskan, dalam beberapa kesempatan syarat itu kerap diabaikan. Sehingga putusan yang dihasilkan dinilai jauh dari rasa keadilan bagi masyarakat.
 
"Kesimpulan di atas bukan tanpa dasar, dalam putusan yang mengabulkan PK Choel Mallarangeng, MA menyebutkanbahwa alasan utama karena yang bersangkutan telah mengembalikan uang yang telah diterimanya. Tentu inibertentangan dengan Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana," jelas Kurnia.
 
Sederhananya, lanjut Kurnia, seberapa pun besarnya uang hasil korupsi yang telah dikembalikan kepada negara, tentu hal itu tidak dapat dijadikan dasar penghapus hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.
 
ICW mencatat sejak 2007 sampai 2018 ada 101 narapidana yang dibebaskan, lima putusan lepas, dan 14 dihukum lebih ringan daripada tingkat pengadilan pada fase peninjauan kembali.
 
"Tentu ini harus menjadi warning bagi MA, bagaimanapun dengan kuasa yang dimiliki oleh para pengaju PK bukan tidak mungkin putusan PK berpotensi menguntungkan pelaku korupsi," ucap Kurnia.
 
ICW juga meminta setiap persidangan PK terpidana korupsi diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tren yang kerap kali menghukum ringan pelaku korupsi harus menjadi evaluasi serius bagi MA. Pasalnya, ucap Kurnia, lambat laun akan semakin menurunkan kepercayaan publik pada lembaga peradilan.
 
Baca juga:Mahkamah Agung Selektif atas Peninjauan Kembali Koruptor
 
Adapun 19 terpidana korupsi yang mengajukan PK di MA yakni:
 
1. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum (perkara korupsi dan pencucian uang proyek Hambalang)
2. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar (perkara suap terkait uji materiil Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan)
3. Mantan Ketua DPD, Irman Gusman (perkara suap gula impor)
4. Pengacara, OC Kaligis (perkara suap hakim dan panitera PTUN Medan)
5. Bupati Rokan Hulu, Suparman (perkara menerima suap R-APBD Rokan Hulu)
6. Anggota DPRD, M Sanusi (perkara suap Raperda Reklamasi)
7. Anggota DPRD, Guntur Manurung (perkara suap DPRD Sumatera Utara)
8. Wakil Rektor UI, Tafsir Nurchamid (Pengadaan barang dan jasa proyek instalasi infrastruktur teknologi informasi gedung perpustakaan UI)
9. Direktur Keuangan PAL, Saiful Anwar (Suap penjualan kapal perang Strategic Sealift Vessel [SSV] kepada instansi pertahanan Filipina)
10. Panitera Pengganti Pengadilan Bengkulu, Badaruddin Bachsin (Perantara suap Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu)
11. Panitera Pengganti PN Jakarta Selatan, Tarmizi (penanganan perkara PT Aquamarine Divindo Inspection [AMDI])
12. Direktur Keuangan PT Berdikari, Siti Marwa (korupsi pupuk urea)
13. Asisten Daerah III Provinsi Jambi, Saipudin (suap uang ketok palu pengesahan R-APBD Provinsi Jambi)
14. Plt Sekda Provinsi Jambi, Erwan Malik (suap uang ketok palu pengesahan R-APBD Provinsi Jambi)
15. Swasta, Maringan Situmorang (Memberikan suap kepada Bupati Batubara)
16. Direktur PT Menara Agung Pusaka, Donny Witono (Suap kepada Bupati Hulu Sungai Tengah)
17. Bupati Batubara, OK Karya Zulkarnain (Menerima suap pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara)
18. Anggota DPR, Dewie Yasin Limpo (Suap pembahasan anggaran proyek pembangkit listrik mikrohidro di Kabupaten Deiyai)
19. Swasta, Rico Diansari (perantara suap Gubernur Bengkulu).

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif