Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) berencana memanggil komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua KPK Firli Bahuri mengaku heran dengan rencana tersebut.
"Jadi begini, saya tidak paham apa yang akan ditanyakan Komnas HAM," kata Firli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Juni 2021.
Dia belum memastikan bakal memenuhi pemanggilan Komnas HAM. Hal itu bakal diputuskan bersama komisioner lainnya.
"Sesungguhnya KPK itu adalah kolektif kolegial sehingga apa pun yang kita lakukan harus diputuskan bersama dan harus bertanggung jawab bersama," ujar dia.
Baca: Pegawai KPK Kembali Serahkan Dokumen ke Komnas HAM
Komnas HAM rencananya memanggil 5 orang pimpinan KPK. Pemanggilan terkait polemik sejumlah pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Komnas HAM bakal bersurat ke Lembaga Antikorupsi. Pemanggilan direncanakan pada pekan depan.
Tujuan Komnas HAM memanggil komisioner KPK untuk memperjelas polemik terkait TWK. Sehingga, permasalahan ini dapat dijelaskan dengan baik kepada masyarakat.
Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (
Komnas Ham) berencana memanggil komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua KPK Firli Bahuri mengaku heran dengan rencana tersebut.
"Jadi begini, saya tidak paham apa yang akan ditanyakan Komnas HAM," kata Firli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Juni 2021.
Dia belum memastikan bakal memenuhi pemanggilan Komnas HAM. Hal itu bakal diputuskan bersama komisioner lainnya.
"Sesungguhnya KPK itu adalah kolektif kolegial sehingga apa pun yang kita lakukan harus diputuskan bersama dan harus bertanggung jawab bersama," ujar dia.
Baca:
Pegawai KPK Kembali Serahkan Dokumen ke Komnas HAM
Komnas HAM rencananya memanggil 5 orang pimpinan KPK. Pemanggilan terkait polemik sejumlah pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos
tes wawasan kebangsaan (TWK).
Komnas HAM bakal bersurat ke
Lembaga Antikorupsi. Pemanggilan direncanakan pada pekan depan.
Tujuan Komnas HAM memanggil komisioner KPK untuk memperjelas polemik terkait TWK. Sehingga, permasalahan ini dapat dijelaskan dengan baik kepada masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)