KPK Dorong Perbaikan Tata Kelola Cegah Pungli di Bandara Papua

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong perbaikan tata kelola bandara di wilayah otoritas IX Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Lembaga Antikorupsi tidak mau ada pungli di wilayah otoritas bandara IX di Papua dan Papua Barat itu. "Kehadiran KPK untuk memastikan bahwa fungsi layanan publik dalam rangka membangun koneksitas antar wilayah di Papua Barat dan Papua dapat berjalan dengan baik, tanpa adanya pungutan liar (pungli)," kata Direktur Korsup Wilayah V KPK Budi Waluya melalui keterangan tertulis, Selasa, 14 Juni 2022. Baca: KPK Buka Peluang Panggil Wabup Bogor KPK mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata kelola bandara di Papua dan Papua Barat. "Mengingat wilayah Papua memiliki karakteristik yang sangat khas dan memerlukan sarana transportasi yang memadai untuk menunjang sistem logistik dan transportasi antar wilayah," ujar Budi. Kepala otoritas bandara wilayah IX Kemenhub Asep Kosasih Samapta bakal memastikan tidak ada pungli di lingkungan kerjanya. Dia berkomitmen untuk memperbaiki layanan publik di bandara demi masyarakat Papua dan Papua Barat. "Keberadaan bandara harus dirasakan langsung manfaatnya bagi mobilitas warga di Papua," tutur Asep. Dia meminta seluruh stakeholder terkait membantu membersihkan wilayah bandara di Papua dan Papua Barat. Asep tidak mau kebiasaan lama terus dibenarkan saat ini. "Hal ini menjadi semangat bersama yang harus dimiliki oleh semua stakeholder yang bekerja," ucap Asep.