Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat saksi pada Rabu, 22 Desember 2021. Mereka semua diminta memberikan informasi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Banjar pada 2012 sampai 2017.
"Para saksi memenuhi panggilan tim penyidik dan dikonfirmasi pengetahuannya antara lain mengenai pengerjaan proyek di instansi tempat para saksi bertugas," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 23 Desember 2021.
Ali membeberkan identitas empat saksi itu, yakni mantan Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Lingkungan Hidup (DKPPLH) Kota Banjar Asno Sutarno; mantan Kadis Cipta Karya,Kebersihan, Tatat Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar Yoyo Suharyono; dan mantan Kabid Tata Ruang Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar Eri Kuswara Wardhana. Kemudian, mantan Kabid Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar Dwi Yanti Estiningrum.
Ali mengatakan pendalaman informasi tentang instansi empat saksi itu dinilai penting. Pasalnya, Lembaga Antikorupsi mendapatkan informasi ada beberapa pihak yang menerima uang haram dalam kasus ini di tempat kerja empat orang itu.
Baca: 1 Saksi Kasus Korupsi di Banjar Meninggal
"Diduga ada aliran dana yang diperuntukkan bagi pihak yang terkait dengan perkara ini," ujar Ali.
Namun, Ali enggan memerinci pihak-pihak yang menerima uang itu untuk menjaga kerahasian proses penyidikan. Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan dan KPK sudah menentukan tersangka yang terlibat.
Penyidik masih mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini. Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih beberapa kali dipanggil penyidik untuk memberikan keterangan.
Beberapa saksi lain yang diperiksa ialah pejabat di Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar, legislator Kota Banjar, dan pihak swasta. Penyidik juga menggeledah beberapa tempat seperti Pendopo Wali Kota Banjar.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) memeriksa empat saksi pada Rabu, 22 Desember 2021. Mereka semua diminta memberikan informasi terkait kasus dugaan
korupsi proyek pengerjaan infrastruktur pada
Dinas PUPR Banjar pada 2012 sampai 2017.
"Para saksi memenuhi panggilan tim penyidik dan dikonfirmasi pengetahuannya antara lain mengenai pengerjaan proyek di instansi tempat para saksi bertugas," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 23 Desember 2021.
Ali membeberkan identitas empat saksi itu, yakni mantan Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Lingkungan Hidup (DKPPLH) Kota Banjar Asno Sutarno; mantan Kadis Cipta Karya,Kebersihan, Tatat Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar Yoyo Suharyono; dan mantan Kabid Tata Ruang Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar Eri Kuswara Wardhana. Kemudian, mantan Kabid Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar Dwi Yanti Estiningrum.
Ali mengatakan pendalaman informasi tentang instansi empat saksi itu dinilai penting. Pasalnya, Lembaga Antikorupsi mendapatkan informasi ada beberapa pihak yang menerima uang haram dalam kasus ini di tempat kerja empat orang itu.
Baca:
1 Saksi Kasus Korupsi di Banjar Meninggal
"Diduga ada aliran dana yang diperuntukkan bagi pihak yang terkait dengan perkara ini," ujar Ali.
Namun, Ali enggan memerinci pihak-pihak yang menerima uang itu untuk menjaga kerahasian proses penyidikan. Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan dan KPK sudah menentukan tersangka yang terlibat.
Penyidik masih mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini. Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih beberapa kali dipanggil penyidik untuk memberikan keterangan.
Beberapa saksi lain yang diperiksa ialah pejabat di Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar, legislator Kota Banjar, dan pihak swasta. Penyidik juga menggeledah beberapa tempat seperti Pendopo Wali Kota Banjar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
