Pengadilan. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.
Pengadilan. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.

Eks Sekretaris MA Disebut di Dalam Dakwaan Eddy Sindoro

Nasional suap di ma
Faisal Abdalla • 27 Desember 2018 17:03
Jakarta: Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi disebut-sebut dalam dakwaan eks petinggi Lippo Group Eddy Sindoro. Eddy didakwa menyuap Panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Edy Nasution terkait penanganan perkara yang melibatkan sejumlah perusaahaan di bawah Lippo Group.
 
Suap berawal dari putusan MA Nomor 214/Pdt.Sus-Pailit/2013 yang menyatakan PT Across Asia Limited (AAL) berstatus pailit. Atas putusan itu, PT AAL tidak mengajukan peninjauan kembali (PK) sesuai batas waktu yang ditentukan selama 180 hari.
 
"Namun, untuk menjaga kredibilitasnya PT AAL yang sedang berperkara di Hongkong, terdakwa (Eddy Sindoro) memerintahkan Wresti Kristian Hesti Susetyowati (pegawai PT Artha Pratama Anugerah) untuk mengupayakan PK di PN Jakarta Pusat," kata jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ni Nengah Gina Saraswati saat membacakan surat dakwaan di pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 27 Desember 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Wresti lantas meminta bantuan Edy Nasution untuk mendaftarkan upaya PK. Namun, Edy menolak lantaran batas waktu pengajuan PK telah lewat. Wresti kemudian menawarkan sejumlah imbalan. Edy setuju dan meminta imbalan Rp500 juta Permintaan ini lalu disampaikan kepada Eddy Sindoro dan disetujui.
 
Eddy Sindoro juga meminta Wresti berkoordinasi dengan Markus Pemradi selaku perwakilan PT AAL. PT AAL kemudian menunjuk advokat dari kantor firma hukum Cakra and Co atas nama Emi Rosminingsih, Sulvana, Agustriadhy, dan Dian Anugerah Abunaim sebagai kuasa hukum menggantikan tim kuasa hukum yang lama.
 
Setelah itu, Dian bersama Agustriadhy menemui Edy Nasution untuk menyampaikan pengajuan pendaftaran PK dan meminta salinan putusan Kasasi kepailitan PT AAL. Dian juga menyampaikan dirinya adalah kuasa hukum baru, sedangkan kuasa hukum yang lama sudah dicabut.
 
Pada tanggal 25 Februari 2016, Edy Nasution menyampaikan salinan putusan kasasi kepada kuasa hukum yang baru dan dilampirkan pencabutan kuasa yang lama. "Atas hal itu Agustriadhy memberikan uang kepada Edy Nasution sejumlah USD50 ribu yang dibungkus dalam amplop warna coklat," beber Jaksa.
 
Selanjutnya Edy Nasution berpesan kepada anak buahnya, Sarwo Edy dan Irdiansyah, agar permohonan PK dari PT AAL yang baru diproses seperti biasa. Edy Nasution lantas memberikan imbalan kepada Sarwo Edy dan Irdiansyah sejumlah SGD4.000.
 
Pada 2 Maret 2016, PT AAL mendaftarkan PK dan diterima oleh Edy Nasution. Pedaftaran itu diproses dengan mengirimkan pemberitahuan pendaftaran PK kepada pihak termohon.
 
"30 Maret 2016 berkas PK perkara niaga PT AAL dikirim ke Mahkamah Agung RI, di mana sebelum berkas perkara dikirimkan, Edy Nasution dihubungi oleh Nurhadi, selaku sekretaris Mahkamah Agung RI yang meminta agar berkas perkara niaga PT AAL segera dikirim ke Mahkamah Agung RI," imbuh Jaksa.
 
Setelah pendaftaran PK, Direktur PT Paramount Enterprise Ervan Adi Nugroho menyiapkan uang Rp50 juta untuk Edy. Uang itu diberikan melalui perantara Wresti, Wawan Sulistyawan, dan Doddy Aryanto Supeno.
 
Baca: Mantan Petinggi Lippo Didakwa Suap Panitera PN Jakpus
 
"Doddy Aryanto Supeno menyerahkan uang sebesar Rp50 juta dalam paper bag motif batik kepada Edy Nasution di Basement Hotel Acacia, Senen, Kota Jakarta Pusat. Sesaat setelah penyerahan uang, Doddy dan Edy Nasution ditangkap Petugas KPK," imbuh Jaksa.
 
Selain suap PT AAL, Eddy Sindoro juga didakwa menyuap Edy Nasution sebesar Rp100 juta terkait penundaan proses aanmaning PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP). Eddy disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Nurhadi pun sudah beberapa kali dipanggil sebagai saksi untuk Eddy Sindoro. Dugaan keterlibatan Nurhadi dalam kasus suap itu mencuat setelah KPK menggeledah rumahnya pada 21 April 2016. Penggeledahan dilakukan berselang beberapa jam setelah operasi tangkap tangan terhadap Edy Nasution dan Doddy Aryanto Supeno.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif