Ilustrasi gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Maret 2018. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Ilustrasi gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Maret 2018. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Pelaporan Komisioner KPU Dinilai Tak Ganggu Tahapan Pemilu

Nasional oesman sapta pemilu serentak 2019
Whisnu Mardiansyah • 05 Februari 2019 00:02
Jakarta: Pelaporan dua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman dan Pramono Ubaid ke Polda Metro Jaya diyakini tak mengganggu proses tahapan pemilu. Pasalnya, KPU dalam mengambil keputusan bersifat kolektif kolegial.
 
"Kalau aparat penegak hukum meningkatkan status sejumlah komisioner, pengambilan keputusan tetap dapat dilakukan. Tahapan pemilu tidak akan terganggu, karena kinerja komisioner KPU bersifat kolektif kolegial," jelas anggota Komisi II DPR, Sudiro Asno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 4 Februari 2019.
 
Sudiro enggan membicarakan lebih jauh kasus pelaporan terhadap dua komisioner KPU yang dilayangkan oleh Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) itu. Dia menyerahkan pada mekanisme hukum yang berlaku. Komisioner KPU juga dipersilakan membela diri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Biarkan penegak hukum menjalankan tugas, dan pihak yang dilaporkan melakukan pembelaan melalui mekanisme hukum yang ada dan berlaku di negara ini," ujar Sudiro.
 
Baca:Petinggi KPU Ditanya Alasan Tak Loloskan OSO
 
Sudiro menegaskan proses tahapan pemilu tidak akan terganggu jika dua komisioner itu dinaikkan statusnya. Ada mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap komisioner KPU.
 
"Kita tidak perlu menyikapi persoalan ini secara berlebihan. Semua sudah ada mekanismenya," pungkasnya.
 
Arief dan Pramono diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Selasa, 29 Januari 2019. Pemeriksaan terkait laporan OSO soal tidak dijalankannya keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh KPU.
 
Pelaporan ini bermula dari sikap OSO yang bersikeras ingin mencalonkan diri sebagai senator. Sayangnya, KPU tak memasukkan OSO ke dalam daftar calon tetap (DCT) DPD, karena tak menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan struktural partai. Mereka berpijak pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengurus partai politik maju sebagai senator.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif