ilustrasi/Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez
ilustrasi/Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez

Sprindik Kasus Dugaan Pencucian Uang Nurhadi Segera Diteken KPK

Nasional kpk Suap di MA
Fachri Audhia Hafiez • 14 September 2020 20:50
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Lembaga Antikorupsi telah melakukan gelar perkara atau ekspose terkait kasus itu.
 
"Sudah pernah ekspose. Kita tinggal menunggu saja, mungkin dalam waktu dekat," kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 14 September 2020.
 
Nawawi masih menutup rapat informasi kapan sprindik dikeluarkan, atau nilai TPPU perkara tersebut. Ia berharap KPK bisa bergerak cepat meski berada di situasi pandemi virus korona (covid-19).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Teman-teman lihat kondisinya seperti ini, yang pasti kita terus bekerja," ujar Nawawi.
 
Baca:KPK Kesulitan Lacak Aset Lain Milik Nurhadi
 
Nurhadi ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung tahun 2011-2016. Peluang Nurhadi dijerat pasal TPPU menguat usai KPK menelusuri aset yang dimiliki Nurhadi.

Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto lewat menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT.
 
Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA. Selain itu, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016.
 
Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK) di MA, serta permohonan perwalian.
 
Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara itu, Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(ADN)
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif