Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima ribuan keluhan terkait bantuan sosial (bansos) dari pemerintah melalui aplikasi Jaga Bansos. Laporan itu disampaikan langsung ke Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara.
"Hingga 4 september 2020 ada 1.074 keluhan terkait bansos ini. Sudah kita sampaikan ke Pak Menteri (Juliari)," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi televideo, Rabu, 9 September 2020.
Keluhan paling banyak dari warga DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Mayoritas masyarakat mengeluh tidak menerima bansos meski sudah mendaftar.
KPK merekomendasikan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memperbaiki sistem validasi penerima bantuan yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemensos didorong membuat koneksi antartim penyalur bansos di lapangan guna menyelesaikan keluhan warga.
"Sehingga keluhan tersebut bisa langsung ditindaklanjuti dan tidak terlalu lama untuk diselesaikan," ujar Lili.
Menurut dia, masyarakat juga perlu diedukasi tentang hak penerima bansos. Dengan begitu, tidak terjadi lagi kesalahan dalam penyaluran bansos.
"Sehingga ada kesadaran tidak secara fisik keperluan tapi secara mental diperbaiki. Jangan merasa susah padahal dia punya kemampuan, tapi dia ambil yang bukan haknya," tegas Lili.
Baca: Mensos Konsultasi ke KPK Soal Anggaran Bansos
Juliari mendatangi Kantor KPK untuk mengonsultasikan penggunaan anggaran bansos. Juliari berharap program bansos yang masih berjalan ikut dipantau KPK. Dia ingin Lembaga Antirasuah memberi pendampingan dalam penyerapan anggaran Kemensos.
"Kami berharap KPK memberikan bimbingan dan juga teguran bila ada hal-hal yang perlu kami perbaiki," ujar Juliari.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) menerima ribuan keluhan terkait bantuan sosial (
bansos) dari pemerintah melalui aplikasi Jaga Bansos. Laporan itu disampaikan langsung ke Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara.
"Hingga 4 september 2020 ada 1.074 keluhan terkait bansos ini. Sudah kita sampaikan ke Pak Menteri (Juliari)," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi televideo, Rabu, 9 September 2020.
Keluhan paling banyak dari warga DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Mayoritas masyarakat mengeluh tidak menerima bansos meski sudah mendaftar.
KPK merekomendasikan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memperbaiki sistem validasi penerima bantuan yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemensos didorong membuat koneksi antartim penyalur bansos di lapangan guna menyelesaikan keluhan warga.
"Sehingga keluhan tersebut bisa langsung ditindaklanjuti dan tidak terlalu lama untuk diselesaikan," ujar Lili.
