Ilustrasi KPK
Ilustrasi KPK

KPK Sambut Baik Masyarakat Bantu Cari Nurhadi

Nasional Suap di MA
Fachri Audhia Hafiez • 17 Februari 2020 12:09
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik bantuan masyarakat mencari keberadaan eksSekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Tersangka kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA itu masuk daftar pencarian orang (DPO).
 
"Bagi kami hal yang positif sebagai penggugah masyarakat berpartisipasi dalam pencarian untuk diproses hukum," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta, Senin, 17 Februari 2020.
 
Ghufron menilai sayembara yang diadakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) itu memberikan kesempatan kepada masyarakat ambil bagian dalam upaya penegakan hukum bagi terduga koruptor. Ia yakin keterlibatan masyarakat mampu mempercepat penemuan buronan Lembaga Antirasuah itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau ada pihak yang menyembunyikan kepada mereka, kami juga akan ambil langkah hukum," tegas Ghufron.
 
KPK Sambut Baik Masyarakat Bantu Cari Nurhadi
EksSekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Foto: MI/Rommy Pujianto
 
Ghufron menyebut keterlibatan masyarakat diperlukan dengan segala keterbatasan yang dimiliki KPK. Apalagi, kata dia, KPK sangat terbatas sumber daya manusia dan jaringannya.
 
MAKI mengadakan sayembara berhadiah ponsel bagi warga yang melaporkan keberadaan Nurhadi. Ini kali kedua MAKI mengadakan sayembara. Sebelumnya, MAKI menawarkan Rp10 juta bagi warga yang mengetahui keberadaan Setya Novanto saat kabur dalam penyidikan kasus korupsi KTP-el.
 
Nurhadi masuk DPO bersama dua tersangka lain, menantu Nurhadi, Rezky Herbiono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.
 
Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Hiendra Soenjoto lewat Rezky. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.
 
Nurhadi juga diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, juga Permohonan Perwalian.
 

 

(REN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif