Mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Hal Meringankan Hukuman Eks Dirjen Kemendagri, Dianggap Sopan dan Telah Lama Mengabdi

Fachri Audhia Hafiez • 28 September 2022 19:40
Jakarta: Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto divonis enam tahun penjara. Majelis hakim membeberkan hal-hal yang memberatkan penjatuhan hukuman tersebut.
 
"Terdakwa menduduki jabatan eselon I seharusnya menjadi tauladan yang baik kepada bawahannya," kata Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 28 September 2022.
 
Hal lainnya yakni Ardian tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pasalnya, dia terbukti menerima suap terkait persetujuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Di sisi lain, majelis hakim juga membacakan hal-hal yang meringankan vonis. Yaitu, Ardian mempunyai tanggungan keluarga dan bersikap sopan dalam persidangan.
 
"Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa adalah aparatur sipil negara yang telah mengabdi lebih 20 tahun," ujar Hakim Nyompa.
 

Baca: Suap Dana PEN: Eks Dirjen Kemendagri Dipenjara 6 Tahun


Majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa lainnya mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, Laode M Syukur Akbar. Dia tidak mendukung program pemerintah dalam pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 
"Terdakwa telah menggunakan uang dari hasil tindak pidana korupsi," ujar Hakim Nyompa.
 
Sedangkan, hal yang meringankan Laode mempunyai tanggungan keluarga, berlaku sopan, dan menghargai persidanga. Ia juga belum pernah dihukum sebelumnya.
 
"Terdakwa adalah aparatur sipil negara yang telah mengabdi minimal 20 tahun atau telah berprestasi yang diakui oleh pemerintah. Lalu, sebagian harta benda terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi telah disita," ucap Hakim Nyompa.
 
Majelis hakim menyatakan Ardian dan Laode terbukti menerima suap bersama-sama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna Sukarman Loke total Rp2,4 miliar. Uang itu dimaksudkan untuk melancarkan pengurusan dana PEN 2021 Pemkab Kolaka Timur.
 
Ardian dinilai terbukti menerima SGD131.000. Sedangkan, Laode menerima Rp175 juta.
 
Total pinjaman dana PEN yang diajukan Pemkab Koltim sebesar Rp350 miliar yang sudah disepakati oleh Bupati nonaktif Koltim Andi Merya Nur. Namun, Pemkab Koltim hanya menerima persetujuan sebesar Rp151 miliar.
 
Uang suap itu diberikan oleh Andi Merya Nur dan pengusaha LM Rusdianto Emba. Dalam perkara ini, Laode berperan meminta alamat dan nomor telepon ajudan Ardian untuk diberikan ke Andi agar pengurusan dana PEN Kolaka Timur makin lancar.
 
Usai diberikan uang suap itu, Ardian langsung memberikan pertimbangan kepada menteri dalam negeri agar usulan dana PEN Pemkab Kolaka Timur disetujui. Pertimbangan dari Kemendagri merupakan syarat agar pengajuan dana PEN disetujui.
 
Ardian dijatuhi hukuman enam tahun penjara serta denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan. Sedangkan, Laode divonis lima tahun penjara serta denda pidana sebesar Rp250 juta subsider tiga bulan bui.
 
Ardian dan Laode terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Vonis itu sesuai dengan dakwaan alternatif pertama. Ardian dan Laode serta JPU KPK menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut.
 
(AGA)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif