Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa berkolaborasi dengan TNI untuk memanggil paksa Gubernur Papua Lukas Enembe. Lukas sudah beberapa kali mangkir dari panggilan KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi.
"Kalau dia dalam perlindungan masyarakat, apa perlu TNI dikerahkan? Kalau diperlukan, ya apa boleh buat," ujar Moeldoko di kantornya, Jakarta, Kamis, 29 September 2022.
Dia menegaskan seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Dengan dugaan yang disangkakan saat ini, Lukas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
"Saya memang tidak berhak mengadili, tidak juga melangkahi praduga tidak bersalah tetapi siapa pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum," tegas mantan Panglima TNI itu.
Moeldoko mengatakan pemerintah dalam tujuh tahun terakhir telah menggelontorkan anggaran yang sangat besar kepada Papua. Tujuannya jelas untuk mewujudkan pemerataan sehingga tercipta kesejahteraan bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih.
"Tapi kalau kebijakan afirmatif itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi, jelas dia harus mempertanggungjawabkannya. KPK harus lebih keras lagi mengambil langkah-langkah lebih lanjut," kata Moeldoko.
Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) bisa berkolaborasi dengan
TNI untuk memanggil paksa Gubernur Papua
Lukas Enembe. Lukas sudah beberapa kali mangkir dari panggilan KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi.
"Kalau dia dalam perlindungan masyarakat, apa perlu TNI dikerahkan? Kalau diperlukan, ya apa boleh buat," ujar Moeldoko di kantornya, Jakarta, Kamis, 29 September 2022.
Dia menegaskan seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Dengan dugaan yang disangkakan saat ini, Lukas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
"Saya memang tidak berhak mengadili, tidak juga melangkahi praduga tidak bersalah tetapi siapa pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum," tegas mantan Panglima TNI itu.
Moeldoko mengatakan pemerintah dalam tujuh tahun terakhir telah menggelontorkan anggaran yang sangat besar kepada Papua. Tujuannya jelas untuk mewujudkan pemerataan sehingga tercipta kesejahteraan bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih.
"Tapi kalau kebijakan afirmatif itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi, jelas dia harus mempertanggungjawabkannya. KPK harus lebih keras lagi mengambil langkah-langkah lebih lanjut," kata Moeldoko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AZF)
