Jakarta: Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta mengatakan pihaknya bakal menelusuri rekam jejak calon hakim ad hoc Tipikor dengan teliti. Terutama mereka yang bertalar belakang politikus.
"Tapi sebelumnya kami biasanya cek ulang, apabila memang mengarah ke sana (berlatar politikus) itu jadi catatan bagi kami," kata Sukma di kantornya, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2019.
Sukma mengatakan pihaknya akan menelusuri rekam jejak calon hakim yang terindikasi politikus, usai menjalani rangkaian tes. Pasalnya, saat ini baru tahapan administrasi.
Setelah tahapan administrasi, calon hakim akan mengikuti tes kualitas. KY mempersilakan calon hakim mengikuti tahapan berikutnya meski ada laporan berlatar politikus. Apabila dinyatakan lulus, KY baru akan menelusuri rekam jejak calon hakim tersebut.
(Baca juga: Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Minim Pengalaman)
"Jadi kalau misal ada informasi terhadap salah satu calon hakim, bagi kita karena tahapan penelusuran track record masih agak di belakang, maka dia tetap berhak untuk mengikuti tes kualitas," ujar Sukma.
Sukma menegaskan, dalam menentukan calon hakim, aspek integritas selalu menjadi yang utama. "Karena dalam proses seleksi hakim agung maupun seleksi ad hoc ditempatkan di MA maupun di Tipikor maupun untuk hubungan industrial, KY selalu penelusuran rekam jejak bukan hanya kapasitas calon hakim tersebut yang dilihat, tapi sangat penting melihat aspek integritas," tegas Sukma.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Pemantau Peradilan menemukan calon hakim ad hoc Tipikor berlatar belakang politikus. Hal ini dinilai rawan dan sarat konflik kepentingan dalam upaya penegakan hukum kasus korupsi.
"Setidaknya ada 16 calon yang memilki afiliasi politik baik karena pengalaman menjadi calon anggota legislatif, anggota sayap ormas partai atau tim kampanye politik," beber peneliti Koalisi Masyarakat Pemantau Peradilan Rizki Yudha di Jakarta Pusat, Minggu, 7 Juli 2019.
Jakarta: Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta mengatakan pihaknya bakal menelusuri rekam jejak calon hakim ad hoc Tipikor dengan teliti. Terutama mereka yang bertalar belakang politikus.
"Tapi sebelumnya kami biasanya cek ulang, apabila memang mengarah ke sana (berlatar politikus) itu jadi catatan bagi kami," kata Sukma di kantornya, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2019.
Sukma mengatakan pihaknya akan menelusuri rekam jejak calon hakim yang terindikasi politikus, usai menjalani rangkaian tes. Pasalnya, saat ini baru tahapan administrasi.
Setelah tahapan administrasi, calon hakim akan mengikuti tes kualitas. KY mempersilakan calon hakim mengikuti tahapan berikutnya meski ada laporan berlatar politikus. Apabila dinyatakan lulus, KY baru akan menelusuri rekam jejak calon hakim tersebut.
(Baca juga:
Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Minim Pengalaman)
"Jadi kalau misal ada informasi terhadap salah satu calon hakim, bagi kita karena tahapan penelusuran
track record masih agak di belakang, maka dia tetap berhak untuk mengikuti tes kualitas," ujar Sukma.
Sukma menegaskan, dalam menentukan calon hakim, aspek integritas selalu menjadi yang utama. "Karena dalam proses seleksi hakim agung maupun seleksi ad hoc ditempatkan di MA maupun di Tipikor maupun untuk hubungan industrial, KY selalu penelusuran rekam jejak bukan hanya kapasitas calon hakim tersebut yang dilihat, tapi sangat penting melihat aspek integritas," tegas Sukma.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Pemantau Peradilan menemukan calon hakim ad hoc Tipikor berlatar belakang politikus. Hal ini dinilai rawan dan sarat konflik kepentingan dalam upaya penegakan hukum kasus korupsi.
"Setidaknya ada 16 calon yang memilki afiliasi politik baik karena pengalaman menjadi calon anggota legislatif, anggota sayap ormas partai atau tim kampanye politik," beber peneliti Koalisi Masyarakat Pemantau Peradilan Rizki Yudha di Jakarta Pusat, Minggu, 7 Juli 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
