Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen. Foto: Medcom.id/Cindy.
Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen. Foto: Medcom.id/Cindy.

Kivlan Zen Nilai Sangkaan Makar Mengada-ada

Nasional kasus makar
Cindy • 29 Mei 2019 12:59
Jakarta: Kubu mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen merasa sangkaan melakukan makar dari polisi tak tepat. Kivlan merasa tak ingin menggulingkan pemerintah.
 
"Jadi, kalau sangkaannya kepada Bapak Kivlan ini adalah perbuatan makar yang sudah diatur di Pasal 107 atau 110 di KUHP, kami melihat itu terlalu tendensius. Penyidik terlalu mengada-ada," kata kuasa hukum Kivlan, Djuju Purwantoro, di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Mei 2019.
 
Menurut dia, makar yang dimaksud adalah perbuatan menggulingkan kekuasaan. Sementara itu, Kivlan tak memiliki niatan melakukan makar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Niatnya saja enggak ada, apakah ada persiapan-persiapan untuk rapat itu. Terlalu mengada-ada sangkaan kepada Pak Kivlan terhadap pasal makar ini," ucap Djuju.
 
Dia menjelaskan orasi Kivlan di depan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Kamis, 9 Mei 2019, yang meminta untuk pasangan calon (paslon) Joko Widodo-Ma'ruf Amin didiskualifikasi sudah sesuai aturan. Pelaksanaan pemilu diklaim tak sesuai prosedur dan ditemukan pelanggaran hukum sehingga salah satu paslon dapat didiskualifikasi.
 
"Itu (pernyataan) memang diatur di dalam Undang-Undang (UU) Pemilu. Ditemukan pelanggaran hukum maka dalam hal ini, calon terpilih bisa saja didiskualifikasi," aku Djuju.
 
Baca: Kesaksian Ahli Perkuat Penetapan Tersangka Kivlan Zen
 
Kivlan tiba pada pukul 10.30 WIB bersama kuasa hukumnya, Djuju Purwantoro. Dia mengenakan kemeja biru garis-garis dan celana bahan.
 
Sedianya, Kivlan dipanggil sebagai tersangka pada Selasa, 21 Mei 2019. Namun, dia berhalangan hadir sehingga pemeriksaan dijadwalkan ulang hari ini.
 
Kivlan dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan makar. Laporan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/0442/V/2019/Bareskrim. Dia dilaporkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 dan/atau Pasal 15 terhadap keamanan negara/makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 juncto Pasal 87 dan/atau Pasal 163 bis juncto Pasal 107.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif