Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Jaksa Ungkap Peran Haji Isam Mengondisikan Pajak PT Jhonlin Baratama

Nasional KPK Kasus Suap kasus korupsi korupsi pajak Ditjen Pajak Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi
Fachri Audhia Hafiez • 04 Oktober 2021 20:12
Jakarta: Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap peran pemilik PT Jhonlin Baratama, Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam. Dia diduga memerintah langsung terkait pengondisian nilai pajak PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.
 
Awalnya, JPU KPK Takdir Suhan mengonfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) mantan Tim Pemeriksa Pajak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Yulmanizar, di persidangan. BAP menyebutkan pertemuan antara tim pemeriksa pajak dengan konsultan pajak PT Jhonlin Baratama, Agus Susetyo.
 
"Saya tambahkan bahwa pada saat pertemuan dengan Agus Susetyo ini, dalam penyampaiannya atas permintaan pengondisian nilai surat ketetapan pajak (SKP) PT Jhonlin Baratama," ujar Takdir saat membacakan BAP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 4 Oktober 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: KPK Berpeluang Tetapkan Bank Panin Tersangka Koorporasi Kasus Pajak
 
Menurut jaksa, nilai pajak PT Jhonlin Baratama dikondisikan sebesar Rp10 miliar. PT Jhonlin Baratama sejatinya memiliki nilai kurang pajak Rp63 miliar.  Haji Islam disebut berupaya mengondisikan nilai pajak itu. 
 
"Permintaan langsung dari pemilik PT Jhonlin Baratama, yakni Samsudin Andi Arsyad atau Haji Isam, untuk membantu pengurusan dan pengondisian nilai SKP tersebut. Apa benar demikian?" tanya jaksa kepada Yulmanizar.
 
Yulmanizar membenarkan hal tersebut. Dia mendapatkan informasi itu dari Agus Susetyo.
 
Peran Haji Isam, kata Yulmanizar, diketahui mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Angin Prayitno Aji dan eks Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak, Dadan Ramdani. Angin dan Dadan menjadi terdakwa dalam perkara ini.
 
Angin dan Dadan didakwa menerima suap Rp15 miliar dan SG$4 juta (sekitar Rp42,1 miliar) terkait rekayasa penghitungan pajak. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama empat anggota Tim Pemeriksa Pajak Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar, dan Febrian.
 
Mereka merekayasa hasil penghitungan pajak pada wajib pajak PT GMP untuk tahun pajak 2016. Kasus ini juga terkait wajib pajak PT Bank Pan Indonesia (Panin) Tbk tahun pajak 2016 dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.
 
Angin dan Dadan didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif