KPK: 95 Persen LHKPN Tidak Akurat

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tak hanya bermasalah pada ketepatan waktu pelaporan. Hampir semua LHKPN tidak akurat.  "Berita buruknya di samping kecepatan verifikasi ini ternyata 95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan, detail terhadap kebenaran isinya itu 95 persen memang tidak akurat secara umum," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan melalui telekonferensi di Jakarta, Selasa, 7 September 2021. Pahala mengatakan masih banyak harta yang disembunyikan pejabat. Biasanya, harta tersebut berupa tanah, bangunan, rekening bank, dan investasi. Baca: Legislator yang Tak Lapor LHKPN Diusulkan Diganti Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi KPK. Lembaga Antikorupsi harus lebih jeli menelusuri aset penyelenggara negara untuk mencegah penyembunyian harta. Salah satu cara penelusuran dengan menggandeng pihak bank. Dengan begitu, Lembaga Antikorupsi bisa memastikan aliran dana pasti dari pejabat untuk disandingkan dengan LHKPN-nya. "Mekanisme pemeriksaan ini membuat kita lebih aktif ke beberapa stakeholder untuk melakukan cek bahwa yang namanya 'A' dengan keluarga istrinya ini, anaknya yang sudah dewasa ini, ini, apakah punya rekening di bank, nanti otomatis semua bank yang punya rekening Itu akan melaporkan lengkap dengan isinya," ujar Pahala. Lembaga Antikorupsi berharap pejabat negara di Indonesia tidak menyembunyikan kekayaannya. KPK ingin laporan diisi dengan jujur untuk mencegah tindakan korupsi di Indonesia.