Legislator yang Tak Lapor LHKPN Diusulkan Diganti

Jakarta: Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) kaget mendengar ada 239 anggota DPR yang belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Ketua umum partai politik diminta menindak kadernya yang tak mematuhi kewajiban tersebut. "Partai atau ketua umum partai politik (bisa) memerintahkan, tenggat sekian kalian tidak memberikan laporan harta kekayaan sesuai ketentuan, akan ada sanksi. Ancaman terberatnya adalah pergantian antarwaktu (PAW)," kata Bamsoet dalam diskusi virtual di Jakarta, Selasa, 7 September 2021. Bamsoet mengatakan ketua umum partai politik harus turun tangan memastikan kadernya mematuhi kewajiban itu. Pelibatan pucuk pimpinan partai dinilai efektif, karena legislator langsung mematuhi hal tersebut. Baca: 239 Anggota DPR Belum Laporkan Kekayaan "Begitu saya telepon ketua-ketua fraksinya dengan tembusan ketua umum partainya itu langsung selesai barang itu, patuh semua," tutur Bamsoet. Dia menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng ketua umum partai politik terkait pelaporan LHKPN. Cara tersebut diyakininya manjur. "Pak Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan KPK) cukup melakukan pembinaan dengan sembilan orang yang ada di republik ini. Sembilan ketua umum partai politik, selesai urusan di parlemen," ujar Bamsoet. Masih banyak anggota DPR belum menyerahkan LHKPN ke KPK. Hanya 58 persen wakil rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, itu yang melaporkan kekayaannya. "Pada tanggal 6 September 2021 anggota DPR RI dar kewajiban laporan 569 sudah melaporkan diri 330 dan belum melaporkan 239," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa, 7 September 2021. Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk  https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.