Jakarta: Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia turun 4 poin menjadi 34 pada 2022. Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, menyebut kemerosotan IPK menjadi momentum penting perbaikan.
“Inilah kesempatan besar bagi bangsa untuk memperbaiki lingkungan pengendalian makro, dengan mendorong figur-figur yang punya komitmen pada clean government, tata kelola dan penegakan etika publik, untuk maju berkontestasi secara sehat," ujar Sudirman melalui keterangan tertulis yang dikutip, Jumat, 10 Februari 2023.
Menurut dia, dorongan masyarakat pada figur-figur tersebut mendesak. Sebab, turunnya IPK Indonesia menandakan masalah serius, lantaran indeks itu merupakan cerminan tata kelola pemerintahan.
“Saya melihatnya korupsi itu lebih dari sekadar soal penegakan hukum. Tapi korupsi itu soal perilaku, nilai-nilai, kultur kekuasaan dan soal kesehatan demokrasi dan ada huhungan erat dengan politik keseluruhan,” kata Sudirman
Menurut dia, pemerintah mesti membenahi pengelolaan di tingkat makro. Sehingga, aturan dan penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan baik.
“Ini yang sedang merosot, lingkungan pengendalian makro. Misalnya, praktik nepotisme di level paling tinggi memberikan contoh. Maka yang di level bawah akan mengikuti,” ujarnya.
Selain itu, penyelenggara negara mesti memastikan tak ada benturan kepentingan. Sebab, hal tersebut yang merusak demokrasi dan melanggengkan korupsi.
“Benturan kepentingan antara yang membuat regulasi dan yang mendapat manfaat regulasi. Antara kekuasaan yang harusnya menjaga kepentingan publik, tapi juga ikut menjalankan usaha di dalam kekuasaan,” ucapnya.
Di sisi lain, Sudirman mendorong lembaga legislatif konsisten dalam perannya sebagai alat kontrol. Termasuk, badan audit negara dan penegak hukum diingatkan meningkatkan efektivitas.
“Setiap perubahan besar selalu memberi harapan bagi lahirnya perbaikan”, tegas mantan Menteri ESDM ini.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jakarta: Indeks
persepsi korupsi (IPK) Indonesia turun 4 poin menjadi 34 pada 2022. Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, menyebut kemerosotan IPK menjadi momentum penting perbaikan.
“Inilah kesempatan besar bagi bangsa untuk memperbaiki lingkungan pengendalian makro, dengan mendorong figur-figur yang punya komitmen pada
clean government, tata kelola dan penegakan etika publik, untuk maju berkontestasi secara sehat," ujar Sudirman melalui keterangan tertulis yang dikutip, Jumat, 10 Februari 2023.
Menurut dia, dorongan masyarakat pada figur-figur tersebut mendesak. Sebab, turunnya IPK Indonesia menandakan masalah serius, lantaran indeks itu merupakan cerminan tata kelola pemerintahan.
“Saya melihatnya korupsi itu lebih dari sekadar soal
penegakan hukum. Tapi korupsi itu soal perilaku, nilai-nilai, kultur kekuasaan dan soal kesehatan demokrasi dan ada huhungan erat dengan politik keseluruhan,” kata Sudirman
Menurut dia, pemerintah mesti membenahi pengelolaan di tingkat makro. Sehingga, aturan dan penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan baik.
“Ini yang sedang merosot, lingkungan pengendalian makro. Misalnya,
praktik nepotisme di level paling tinggi memberikan contoh. Maka yang di level bawah akan mengikuti,” ujarnya.
Selain itu, penyelenggara negara mesti memastikan tak ada benturan kepentingan. Sebab, hal tersebut yang merusak demokrasi dan melanggengkan korupsi.
“Benturan kepentingan antara yang membuat regulasi dan yang mendapat manfaat regulasi. Antara kekuasaan yang harusnya menjaga kepentingan publik, tapi juga ikut menjalankan usaha di dalam kekuasaan,” ucapnya.
Di sisi lain, Sudirman mendorong lembaga legislatif konsisten dalam perannya sebagai alat kontrol. Termasuk, badan audit negara dan penegak hukum diingatkan meningkatkan efektivitas.
“Setiap perubahan besar selalu memberi harapan bagi lahirnya perbaikan”, tegas mantan Menteri ESDM ini.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow
akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
