Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai biaya berpolitik di Indonesia terlalu mahal. Bahkan, untuk menjadi gubernur disebut butuh dana ratusan miliar rupiah.
"Kami telah melakukan survei, dana yang harus dimiliki para calon untuk menjadi kepala daerah tingkat II saja sebesar Rp20-30 miliar. Untuk gubernur, harus memiliki dana Rp100 miliar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 30 Juni 2022.
Alex mengatakan biaya sebesar itu memberatkan para calon. Apalagi, proses kampanye tidak ada yang gratis.
"KPK sangat menyadari biaya politik di negeri ini mahal. Menjadi anggota DPR, DPRD, kepala daerah tidak ada yang gratis," ujar Alex.
Alex mengatakan mahalnya biaya itu membuat para calon kerap mencari sponsor mencari dana tambahan. Sponsor sering kali meminta timbal balik setelah orang yang didanai mendapatkan kursi jabatan.
"Kalau calon yang dijagokan menang, perusahaan penyumbang tersebut ikut tender dalam proyek kebijakannya dan pasti akan diloloskan. Nah yang seperti ini akan runyam karena sudah dipesan di awal, bahkan mulai dari perencanaan proyeknya, kegiatannya, lelangnya, dan harga yang terbentuk juga pasti tidak benar," tutur Alex.
Masalah sponsor ini kerap menjadi celah korupsi dalam sistem politik di Indonesia. Apalagi, partai politik membolehkan berbagai perusahaan menjadi sponsor calonnya.
KPK menggelar pelatihan politik cerdas berintegritas. Program antikorupsi itu diharap bisa mendidik partai politik menghilangkan konflik kepentingan dalam sistem sponsor pencalonan.
Pimpinan partai politik diminta menandatangani pakta integritas untuk tidak korupsi. Pakta integritas diharap bukan sekadar coretan di atas kertas putih.
"Pakta Integritas yang telah ditandatangani semoga tidak hanya di atas kertas, tapi betul-betul diimplementasikan setiap menduduki jabatan," ucap Alex.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) menilai biaya berpolitik di Indonesia terlalu mahal. Bahkan, untuk menjadi gubernur disebut butuh dana ratusan miliar rupiah.
"Kami telah melakukan survei, dana yang harus dimiliki para calon untuk menjadi
kepala daerah tingkat II saja sebesar Rp20-30 miliar. Untuk gubernur, harus memiliki dana Rp100 miliar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 30 Juni 2022.
Alex mengatakan biaya sebesar itu memberatkan para calon. Apalagi, proses kampanye tidak ada yang gratis.
"KPK sangat menyadari biaya politik di negeri ini mahal. Menjadi anggota DPR, DPRD, kepala daerah tidak ada yang gratis," ujar Alex.
Alex mengatakan mahalnya biaya itu membuat para calon kerap mencari sponsor mencari dana tambahan. Sponsor sering kali meminta timbal balik setelah orang yang didanai mendapatkan kursi jabatan.
"Kalau calon yang dijagokan menang, perusahaan penyumbang tersebut ikut tender dalam proyek kebijakannya dan pasti akan diloloskan.
Nah yang seperti ini akan runyam karena sudah dipesan di awal, bahkan mulai dari perencanaan proyeknya, kegiatannya, lelangnya, dan harga yang terbentuk juga pasti tidak benar," tutur Alex.
Masalah sponsor ini kerap menjadi celah korupsi dalam sistem politik di Indonesia. Apalagi, partai politik membolehkan berbagai perusahaan menjadi sponsor calonnya.
KPK menggelar pelatihan politik cerdas berintegritas. Program
antikorupsi itu diharap bisa mendidik partai politik menghilangkan konflik kepentingan dalam sistem sponsor pencalonan.
Pimpinan partai politik diminta menandatangani pakta integritas untuk tidak korupsi. Pakta integritas diharap bukan sekadar coretan di atas kertas putih.
"Pakta Integritas yang telah ditandatangani semoga tidak hanya di atas kertas, tapi betul-betul diimplementasikan setiap menduduki jabatan," ucap Alex.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
