KPK Minta Pemprov DKI Perkuat Sistem Antikorupsi di BUMD

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat sistem antikorupsi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). KPK tidak mau kasus rasuah seperti yang terjadi di Perumda Sarana Jaya terulang. "Pada intinya KPK punya kepentingan untuk mencegah tindak pidana korupsi di berbagai sektor. Entah itu di sektor pemerintahan maupun dari sektor pelaku usaha," kata Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK Aminudin melalui keterangan tertulis, Rabu, 16 Februari 2022. Pemprov DKI diminta bisa membuat BUMD bekerja tanpa terhasut suap maupun gratifikasi. Pemprov DKI juga diminta menguatkan transparansi, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan penyertaan modal, serta pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMD. Tiap pengadaan barang dan jasa harus diawasi oleh dewan yang berwenang. Pemprov DKI juga diminta menguatkan konsep good corporate governance dan menghindari fraud yang bisa menimbulkan rasuah. "Ini hanya ujungnya saja. Kalau kita telaah lebih dalam, saya yakin banyak terdapat celah untuk melakukan penyimpangan, dan artinya banyak peluang perbaikan di sana. Jadi ini bukan semata permasalahan tata kelola dan pengawasan, tetapi juga integritas pejabat yang ada di BUMD," ujar Aminudin. Baca: Kasus Munjul, Eks Dirut Sarana Jaya Dinilai Merusak Kepercayaan Pemprov DKI Untuk menghindari terjadinya korupsi di BUMD, KPK menyarankan Pemprov DKI meningkatkan kewaspadaan dalam pemanfaatan penyertaan modal dan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR). Lalu, KPK meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan instruksi ke semua BUMD untuk membangun sistem korporasi yang baik untuk mencegah korupsi. "Ketiga, kami juga mendorong terbitnya instruksi Gubernur yang mewajibkan agar seluruh BUMD mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Dan keempat, pengendalian dan pengawasan yang independen dan objektif perlu dioptimalkan," tutur Aminudin. (Can)