Menko Polhukam Mahfud MD/Istimewa
Menko Polhukam Mahfud MD/Istimewa

Mahfud Sebut Ada Potensi Pidana di Penagihan BLBI

Nasional mahfud md Kasus BLBI BLBI Penegakan Hukum
M Sholahadhin Azhar • 15 April 2021 15:48
Jakarta: Ada kemungkinan pengusutan unsur pidana dalam perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan hal tersebut usai rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) BLBI.
 
"Sesudah kami rapat tadi, bukan tidak mungkin ada (unsur) pidana yang ditemukan, tapi bukan karena SKL (Surat Keterangan Lunas)," kata Mahfud dalam konferensi pers di akun YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis, 15 April 2021.
 
Menurut dia, unsur pidana bisa saja diusut jika dalam perkara ini ditemukan ada obligor atau debitur yang menjaminkan tanah milik orang lain atau memberi surat pernyataan palsu. Selain itu, unsur pidana juga bisa diusut jika jaminan menjadi perkara di pengadilan dan menjadi milik orang lain karena didugat dan dimenangkan pihak ketiga.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Dua Alasan Pemerintah Bentuk Satgas Penagihan BLBI
 
"Jadi kalau ada pidananya justru akan ketemu dari sini nanti dan kita tidak menutup pidana," kata Mahfud.
 
Dia memerintahkan Polri dan Kejaksaan Agung untuk mengawal penagihan oleh Satgas BLBI. Sehingga, bisa langsung ditindaklanjuti jika ditemukan unsur pidana.
 
Pemerintah membentuk Satgas BLBI melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Jumlah tagihan berdasarkan rapat Satgas hari ini sebesar Rp110.454.809.645.467.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif