UU KPK Menata Lembaga dalam Kewenangan

Jakarta: Pakar hukum Universitas Indonesia (UI), Chudry Sitompul menilai pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) oleh DPR merupakan langkah tepat. Chudry menilai revisi UU KPK perlu dilakukan agar tercipta check and balances dalam proses penegakkan hukum di Indonesia. "Kita mau menata agar tidak ada lembaga yang kekuasannya tak terbatas. Setiap lembaga yang kekuasaannya tidak terbatas tentu menimbulkan masalah dan biasanya akan terjadi penyalahgunaan dalam kewenangan," kata Chudry di Jakarta, Selasa, 17 September 2019. Chudry menjelaskan berdasarkan teori hukum, sebuah lembaga negara tidak boleh ada yang diberikan kekuasaan penegakkan hukum yang tidak terbatas. Chudry menilai KPK selama ini menjadi sebuah lembaga yang sangat istimewa dan melebihi kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum lain. Begitu pula dalam teori bernegara, seharusnya juga tidak boleh ada lembaga yang tidak terbatas. Chudry memastikan semua harus ada check and balances agar yang dilakukan sesuai dengan koridor yang sudah disepakati bersama. Chudry mencontohkan terkait fungsi penyadapan yang dimiliki KPK. Penyadapan sebenarnya melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi karena ada suatu kejahatan maka hal tersebut terpaksa dilakukan. "Dalam teori hukumnya boleh dilanggar tapi itu sangat terbatas dan sangat hati-hati karena ini pelanggaran HAM. Karena itu pelanggaran hak itu tidak boleh sembarang dipakai dan harus ada check and balances," jelas Chudry. Namun Chudry menyayangkan adanya komisioner KPK yang mengundurkan diri dan menyerahkan mandat ke Presiden. Kondisi ini juga merupakan preseden buruk bagi KPK karena sudah disumpah mampu menjalankan amanat selama empat tahun. Dengan adanya keputusan mundur dan menyerahkan mandat, Chudry pun menilai komisioner KPK sudah tidak negarawan.