Jakarta: Pengamat intelijen Suripto menyarankan pemerintah menarik pasukan TNI dari Papua. Hal ini guna menghindari kesan konfrontasi antara masyarakat dengan militer.
"Pengerahan tentara besar-besaran itu tidak menyelesaikan persoalan. Justru menimbulkan kecurigaan dan sentimen bahwa ini penjajahan baru," kata Suripto seperti dilansir Antara, Jumat, 6 September 2019.
Suripto mengatakan pemerintah tak boleh memberi konfrontasi dalam menangani ketegangan di Papua. Pemerintah juga diminta belajar dari peristiwa lepasnya Timor Timur.
Kehadiran ribuan pasukan TNI di Papua dinilainya bisa menimbulkan kesan invasi militer. Pendekatan militer yang kurang tepat bisa berbahaya dalam menghadapi permasalahan mengenai politik identitas, seperti yang kini terjadi di Bumi Cendrawasih.
"Sedangkan yang disentuh adalah bagaimana kita menghormati politik identitas, artinya kita harus menghargai semua, dan harus kita dekati mereka," ujarnya.
Suripto menyarankan pemerintah meningkatkan pendekatan persuasif dengan menghormati dan menghargai identitas masyarakat Papua. Menurut dia upaya tersebut lebih efektif. Cara tersebut bisa menimbulkan rasa pemerintah menghargai hak berpendapat masyarakat Papua.
"Setidaknya kita kalau memang menegakkan dan menjaga NKRI, kita hormati itu," ujar dia.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan belum berencana menarik pasukan Polri atau TNI dalam waktu dekat. Tito juga belum bisa memastikan tenggat pengerahan pasukan di Papua. Penarikan pasukan baru akan dilakukan setelah wilayah Papua dan Papua Barat dianggap aman.
Jakarta: Pengamat intelijen Suripto menyarankan pemerintah menarik pasukan TNI dari Papua. Hal ini guna menghindari kesan konfrontasi antara masyarakat dengan militer.
"Pengerahan tentara besar-besaran itu tidak menyelesaikan persoalan. Justru menimbulkan kecurigaan dan sentimen bahwa ini penjajahan baru," kata Suripto seperti dilansir
Antara, Jumat, 6 September 2019.
Suripto mengatakan pemerintah tak boleh memberi konfrontasi dalam menangani ketegangan di Papua. Pemerintah juga diminta belajar dari peristiwa lepasnya Timor Timur.
Kehadiran ribuan pasukan TNI di Papua dinilainya bisa menimbulkan kesan invasi militer. Pendekatan militer yang kurang tepat bisa berbahaya dalam menghadapi permasalahan mengenai politik identitas, seperti yang kini terjadi di Bumi Cendrawasih.
"Sedangkan yang disentuh adalah bagaimana kita menghormati politik identitas, artinya kita harus menghargai semua, dan harus kita dekati mereka," ujarnya.
Suripto menyarankan pemerintah meningkatkan pendekatan persuasif dengan menghormati dan menghargai identitas masyarakat Papua. Menurut dia upaya tersebut lebih efektif. Cara tersebut bisa menimbulkan rasa pemerintah menghargai hak berpendapat masyarakat Papua.
"Setidaknya kita kalau memang menegakkan dan menjaga NKRI, kita hormati itu," ujar dia.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan belum berencana menarik pasukan
Polri atau TNI dalam waktu dekat. Tito juga belum bisa memastikan tenggat pengerahan pasukan di Papua. Penarikan pasukan baru akan dilakukan setelah wilayah Papua dan Papua Barat dianggap aman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
