Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan penjualan data nomor induk kependudukan (NIK) via media sosial (medsos) ke Direktorat Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim). Polri diminta mengusut pemilik akun penyebar data pribadi itu.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo belum mengetahui dalang di balik permasalahan tersebut. Namun, dia memastikan data penduduk di Direktorat Jenderal Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) aman dari pencurian.
"Ada oknum masyarakat yang menggunakan media lain mengakses dan itu adalah tindak kejahatan yang hari ini tim Ditjen Dukcapil melaporkan kepada Bareskrim untuk diusut," kata Tjahjo di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2019.
Tjahjo memastikan pencurian data itu bukan diambil dari Ditjen Dukcapil, melainkan media sosial. Pasalnya, pihaknya telah mengetatkan pengamanan dengan membuat nota kesepahaman (MoU) dengan lembaga perbankan, keuangan, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Datanya aman dan MoU kami dengan swasta dan lembaga keuangan mereka kalau mengakses data juga untuk supaya clear lah orang mau mengajukan kredit, mau membuka rekening itu harus data yang valid jangan sampai ada data yang salah," tutur dia.
Baca: Penjual NIK dan KK Via Medsos Diburu
Informasi jual beli NIK dan KK disebarkan akun media sosial Twitter @hendralm. Unggahan disertai narasi dan foto tersebut ramai dibicarakan dan di-retweet hingga puluhan ribu kali.
"Ternyata ada ya yang memperjualbelikan data NIK+KK. Dan parahnya lagi ada yang punya sampai jutaan data. Gila, gila, gila," dikutip dari unggahan pemilik akun @hendralm, Samuel Christian.
Dalam unggahannya tersebut, terdapat bukti-bukti percakapan jual beli NIK dan KK di grup Facebook Dream Market Official. Samuel menyebut NIK dan KK itu digunakan untuk mendaftar nomor maupun paylater berbagai aplikasi. Dia meminta Polri untuk mengusut kasus itu.
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan penjualan data nomor induk kependudukan (NIK) via media sosial (medsos) ke Direktorat Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim). Polri diminta mengusut pemilik akun penyebar data pribadi itu.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo belum mengetahui dalang di balik permasalahan tersebut. Namun, dia memastikan data penduduk di Direktorat Jenderal Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) aman dari pencurian.
"Ada oknum masyarakat yang menggunakan media lain mengakses dan itu adalah tindak kejahatan yang hari ini tim Ditjen Dukcapil melaporkan kepada Bareskrim untuk diusut," kata Tjahjo di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2019.
Tjahjo memastikan pencurian data itu bukan diambil dari Ditjen Dukcapil, melainkan media sosial. Pasalnya, pihaknya telah mengetatkan pengamanan dengan membuat nota kesepahaman (MoU) dengan lembaga perbankan, keuangan, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Datanya aman dan MoU kami dengan swasta dan lembaga keuangan mereka kalau mengakses data juga untuk supaya
clear lah orang mau mengajukan kredit, mau membuka rekening itu harus data yang valid jangan sampai ada data yang salah," tutur dia.
Baca: Penjual NIK dan KK Via Medsos Diburu
Informasi jual beli NIK dan KK disebarkan akun media sosial Twitter @hendralm. Unggahan disertai narasi dan foto tersebut ramai dibicarakan dan di-
retweet hingga puluhan ribu kali.
"Ternyata ada ya yang memperjualbelikan data NIK+KK. Dan parahnya lagi ada yang punya sampai jutaan data. Gila, gila, gila," dikutip dari unggahan pemilik akun @hendralm, Samuel Christian.
Dalam unggahannya tersebut, terdapat bukti-bukti percakapan jual beli NIK dan KK di grup Facebook Dream Market Official. Samuel menyebut NIK dan KK itu digunakan untuk mendaftar nomor maupun
paylater berbagai aplikasi. Dia meminta Polri untuk mengusut kasus itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
