Gedung KPK. Foto: Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez.
Gedung KPK. Foto: Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez.

KPK Tegaskan Punya Bukti Kuat Tetapkan Anggota Polri Bambang Kayun Sebagai Tersangka

Candra Yuri Nuralam • 23 November 2022 19:31
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis bakal menang dalam gugatan praperadilan anggota Polri Bambang Kayun Bagus PS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pasalnya, Lembaga Antikorupsi mengeklaim memiliki bukti yang kuat.
 
"KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka tentu setelah sebelumnya memiliki alat bukti yang cukup," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 23 November 2022.
 
Ali mengeklaim pihaknya tidak melanggar aturan dalam menetapkan Bambang sebagai tersangka. Sehingga, KPK tidak takut membeberkan bukti yang dimilikinya dalam persidangan praperadilan itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Praperadilan tempat ajang uji dan kontrol atas proses penanganan perkara yang dilakukan oleh penegak hukum, namun demikian kami sangat yakin permohonan tersebut akan ditolak hakim yang memeriksa perkara praperadilan tersebut," ucap Ali.
 
KPK memproses hukum anggota Polri Bambang Kayun Bagus PS karena diduga menerima suap. Uang miliaran dan mobil mewah diduga diterima Bambang dalam kasus suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia di Mabes Polri.
 
"Diduga tersangka (Bambang Kayun) terima uang miliaran rupiah dan juga barang berupa kendaraan mewah (mobil Fortuner)," kata Ali.
 

Baca: KPK Kaitkan Aset Bupati Mamberamo Tengah dengan Kasus Suap


Ali enggan memerinci lebih lanjut total uang itu. Lembaga Antikorupsi terus mencari bukti dan memeriksa saksi untuk menguatkan tudingannya.
 
Bambang menggugat penetapan tersangka terhadapnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu terdaftar dengan nomor 108/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL. Klasifikasi perkaranya berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka.
 
Dalam gugatannya Bambang menyebut telah ditetapkan tersangka oleh KPK karena diduga menerima hadiah atau janji saat menjabat sebagai Kepala Subbagian Pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri pada 2013 sampai dengan 2019. Uang itu disebut dari Emylia Said dan Hermansyah.
 
Dalam gugatannya, Bambang meminta hakim praperadilan memerintahkan KPK mencabut upaya pemblokiran seluruh rekeningnya.
 
(AGA)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif