Menteri Sosial, Juliari P Batubara usai Rapat Koordinasi Nasional Data Terpadu Kesejahteraan Sosial - Medcom.id/Yurike Budiman.
Menteri Sosial, Juliari P Batubara usai Rapat Koordinasi Nasional Data Terpadu Kesejahteraan Sosial - Medcom.id/Yurike Budiman.

Mensos Serahkan Dugaan Korupsi Bansos ke Polri

Nasional korupsi bansos Virus Korona kasus korupsi
Nur Azizah • 31 Juli 2020 13:17
Jakarta: Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara menyerahkan dugaan kasus penyelewengan bantuan sosial ke Polri. Polri dipersilakan menangkap pelaku bila ada bukti kuat.
 
"Silakan saja diproses kalau memang ada bukti-bukti awal yang kuat," kata Juliari kepada Medcom.id, Jakarta, Jumat, 31 Juli 2020.
 
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri menemukan 102 kasus penyelewengan dana bantuan sosial penanganan covid-19 di Indonesia. Pejabat daerah diduga terlibat dalam penyelewengan tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Hasil identifikasi data terduga pelaku yang dihimpun, ada pelaku seorang Wali Kota, Kepala Dinas Sosial bekerja sama dengan penyedia, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, pejabat Bulog, camat, kepala/perangkat desa, dan ketua RT," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 30 Juli 2020.
 
Awi menuturkan ada beberapa motif terduga pelaku melakukan penyelewengan dana bansos. Mulai dari pemotongan dana dan pembagian tidak merata, pemotongan dana sengaja dilakukan perangkat desa dengan maksud asas keadilan bagi mereka yang tidak menerima.
 
Baca: Hukuman Mati Koruptor Dana Covid-19 Dinilai Setimpal
 
Motif lainnya adalah pemotongan dana untuk uang lelah, pengurangan timbangan paket sembako serta tidak ada transparansi kepada masyarakat terkait sistem pembagian dan jumlah dana yang diterima.
 
Awi mengatakan prosedur penanganan dana bantuan sosial terdapat dalam Pasal 385 ayat (1) hingga ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Isinya adalah masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) di instansi daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan/atau aparat penegak hukum.
 
Para terduga pelaku bisa dijerat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bila ada unsur kerugian negara, juga dapat dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.
 
Jika ada unsur penyuapan dapat dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 12 huruf c dan d, dan Pasal 13.
 
Jika ada penggelapan dalam jabatan bisa disangkakan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, huruf b dan huruf c. Ranah pemerasan dapat dijerat Pasal 12 huruf e, huruf f dan huruf g.
 
Indikasi kecurangan dikenakan Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h. Untuk unsur benturan kepentingan dalam pengadaan dapat dikenakan Pasal 12 huruf i. Sementara itu, jika ada gratifikasi bisa disangkakan Pasal 12b juncto Pasal 12c.
 

(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif