Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan. Medcom.id
Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan. Medcom.id

Hukuman Mati Koruptor Dana Covid-19 Dinilai Setimpal

Nasional Virus Korona kasus korupsi
Kautsar Widya Prabowo • 30 Juli 2020 13:21
Jakarta: Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan menilai wajar ancaman hukuman mati bagi koruptor dana penanganan covid-19 (korona). Dana itu digunakan pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat dari pandemi covid-19.
 
"Menuntut hukuman mati itu setimpal dengan kondisi riil yang berat mengatasi covid-19, yang dihadapi bangsa ini," ujar Hinca kepada Medcom.id, Kamis, 30 Juli 2020.
 
Politikus Demokrat itu menyakini ancaman hukuman mati dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dana penanganan covid-19. Pelaku akan bepikir dua kali saat melakukan perbuatan tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sesungguhnya itu kejahatan di atas kejahatan kemanusiaan yang super extraordinary," tutur dia.
 
Ia menambahkan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk dana penanganan covid-19. Hal tersebut telah disetujui DPR sesuai amanat Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945.
 
(Baca: Hukuman Koruptor Dana Penanganan Covid-19 Harus Proporsional)
 
"Fokus kita menyelamatkan bangsa dan negara untuk rakyat Indonesia keluar dari pandemi covid-19. Awas, jangan Korupsi (dana) covid-19," tegas dia.
 
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memantau serius pengeluaran dana penanggulangan virus korona. Dia siap memberikan tututan terberat bagi siapa pun yang berani 'bermain' dalam penanganan virus ini.
 
"Kita sedang menghadapi wabah korona. Masa sih, ada oknum yang masih melakukan korupsi karena tidak memiliki empati kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Ingat korupsi pada saat bencana ancaman hukumannya pidana mati," kata Firli di Jakarta, Sabtu, 21 Maret 2020.
 
Ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor. Undang-undang menyebut hukuman mati bisa dijatuhkan bila korupsi dilakukan saat terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
 

(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif