Sekjen PPP Arsul Sani. Foto: MI/Mohammad Irfan
Sekjen PPP Arsul Sani. Foto: MI/Mohammad Irfan

Hukuman Koruptor Dana Penanganan Covid-19 Harus Proporsional

Nasional kpk Virus Korona kasus korupsi
Siti Yona Hukmana • 30 Juli 2020 12:22
Jakarta: Anggota DPR Komisi III Arsul Sani meminta hukuman bagi pelaku korupsi anggaran bencana untuk penanganan covid-19 harus proporsional. Hukuman yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan kasusnya.
 
"Hukumanya apakah maksimal sampai dengan hukuman mati atau tidak, tentu dilihat kasus per kasus," kata Arsul kepada Medcom.id, Kamis, 30 Juli 2020.
 
Arsul menilai hukuman berat memang perlu diberikan kepada pihak yang memanfatkan situasi di tengah penderitaan jutaan masyarakat Indonesia. Namun tidak meninggalkan keadilan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"(Hukuman sesuai) keadilan, sesuai fakta dan buktinya," ujar dia.
 
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menilai pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan (KPK) Firli Bahuri akan memberikan hukuman mati bagi koruptor dana covid-19 sebagai peringatan. Sehingga tidak ada pihak yang melakukan praktik kotor tersebut.
 
Baca: Koruptor Dana Penanganan Korona Terancam Hukuman Mati
 
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisaris Jenderal (Komjen) Firli Bahuri memantau serius pengeluaran dana penanggulangan virus korona (covid-19). Dia siap memberikan tututan terberat bagi siapa pun yang berani 'bermain' dalam penanganan virus ini.
 
"Kita sedang menghadapi wabah korona. Masa sih, ada oknum yang masih melakukan korupsi karena tidak memiliki empati kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Ingat korupsi pada saat bencana ancaman hukumannya pidana mati," kata Firli di Jakarta, Sabtu, 21 Maret 2020.
 
Ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam UU itu disebutkan, hukuman mati bisa dijatuhkan jika korupsi dilakukan saat terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
 

(JMS)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif