Kejahatan siber. Ilustrasi: Medcom.id/Rizal.
Kejahatan siber. Ilustrasi: Medcom.id/Rizal.

Polri Ancam Pelaku Jual Beli Data Kependudukan

Nasional cyber security kejahatan cyber
Candra Yuri Nuralam • 16 Agustus 2019 06:25
Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bakal menjerat para pihak yang mencoba melakukan praktik jual beli data kependudukan. Polisi tak akan tinggal diam dengan perbuatan melawan hukum.
 
"Dia menggunakan itu bukan haknya, itu juga bisa kami jerat," tutur Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim, Kombes Asep Safrudin dikutip dari Antara, Kamis, 15 Agustus 2019.
 
Menurut dia, praktik jual beli data kependudukan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan, tak menutup kemungkinan data kependudukan itu digunakan untuk tindak kejahatan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Makanya kami belum bisa mengatakan hukumannya seperti apa, tergantung dia menggunakannya untuk apa," kata Asep.
 
Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sebelumnya menangkap seorang berinisial C, pelaku penjual data kependudukan dan rekening melalui situs dan aplikasi perpesanan berinisial. C ditangkap di Depok, Jawa Barat, Selasa, 6 Agustus 2019.
 
(Baca: Pelaku Jual Beli Data Kependudukan Diringkus)
 
C ditangkap setelah polisi menyamar sebagai pembeli melalui aplikasi temanmarketing.com tersebut. Setelah melakukan pemesanan, petugas akhirnya mendapatkan bukti transaksi. Pelaku bahkan sempat menawarkan beberapa paket yang harganya disesuaikan dengan jumlah data mulai Rp350.000 hingga Rp20 juta.
 
C memiliki jutaan data meliputi nama lengkap, nomor telepon genggam, alamat, dan nomor induk kependudukan. C bahkan mengantongi nomor KK, rekening bank, nomor kartu kredit serta data pribadi lain. Polisi masih mendalami sumber data dan konsumen pelaku.
 
C disangkakan melanggar Pasal 48 ayat (2) jo Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp3 miliar.
(Sandra Odilifia)
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif