Dirut nonaktif Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basir tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka, Senin, 6 Mei 2019. ANT/Reno Esnir.
Dirut nonaktif Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basir tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka, Senin, 6 Mei 2019. ANT/Reno Esnir.

Sofyan Basir Menjalani Sidang Perdana di Pengadilan Tipikor

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Candra Yuri Nuralam • 24 Juni 2019 11:03
Jakarta: Direktur Utama nonaktif PLN Sofyan Basir menjalani sidang perdana sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kuasa hukum Sofyan, Susilo Ari Wibowo, mengaku tak ada persiapan khusus menghadapi sidang perdana.
 
"Saya kira posisi Pak Sofyan Basir dan kami selaku penasihat hukumnya mendengar pembacaan dari surat dakwaan oleh penuntut umum. Tidak ada persiapan khusus mengenai itu," kata Susilo sebelum sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin, 24 Juni 2019.
 
Susilo mengatakan Sofyan akan memberikan keterangan terkait peran dan hubungannya dengan Johanes Kotjo. Sofyan juga akan ditanya ditanya terkait pemberian fasilitas terhadap kasus suap PLTU Riau 1.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Susilo akan mendengarkan dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum. Ia belum bisa menentukan apakah akan memberikan nota keberatan atau tidak.
 
"Kalau kita lihat materinya kita lagi pikirkan, tetapi nantilah kita lihat di dalam persidangan," tutur Susilo.
 
Keterlibatan Sofyan berawal ketika Direktur PT Samantaka Batubara mengirimi PT PLN (Persero) surat, pada Oktober 2015. Surat pada pokoknya memohon PLN memasukkan proyek dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Baca: Sofyan Basir Cabut Gugatan Praperadilan
 
Sayangnya, surat tak ditanggapi. Bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo akhirnya mencari bantuan agar dibukakan jalan berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listnk Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
Pertemuan diduga dilakukan beberapa kali. Pertemuan membahas proyek PLTU itu dihadiri mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, Sofyan, dan Johannes. Namun, beberapa pertemuan tak selalu dihadiri ketiga orang tersebut.
 
Selanjutnya pada 2016, Sofyan menunjuk Johannes mengerjakan proyek Riau-I. Sebab, mereka sudah memiliki kandidat mengerjakan PLTU di Jawa.
 
Padahal, saat itu, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) belum terbit. PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW kemudian diketahui masuk Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Johannes meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Sofyanlalu memerintahkan salah satu Direktur PT PLN merealisasikan PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC.
 
Sofyan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan pengembangan penyidikan Eni, Johannes, dan Idrus Marham yang telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun penjara dan Idrus Marham 3 tahun penjara.
 
Sofyan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif