NEWSTICKER
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Menkumham: Amnesti Baiq Nuril Menyangkut Rasa Keadilan

Nasional pelecehan seksual
Whisnu Mardiansyah • 08 Juli 2019 22:28
Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Baiq Nuril bukan kasus biasa. Kasus ini menjadi pembelajaran agar wanita korban kekerasan atau pelecehan seksual berani bersuara.
 
"Ini bukan sekedar kasus kecil ini adalah menyangkut rasa keadilan yang dirasakan oleh Ibu Baiq Nuril dan banyak wanita-wanita lainnya rasa ketidakadilan orang yang merasa korban," kata Yasonna usai bertemu Baiq Nuril di kantor Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin 8 Juli 2019.
 
Baca juga:Menkumham: Amnesti Paling Rasional bagi Baiq Nuril

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Yasonna, kasus Baiq Nuril tidak hanya dilihat dari kacamata hukumnya saja. Jika amnesti ini tidak diberikan, ada banyak di luar sana wanita-wanita korban kekerasan seksual lainya memilih bungkam.
 
"Kalau ini tidak diberikan kesempatan untuk kewenangan konstitusional memberikan amnesti kepada beliau, ada banyak mungkin ribuan, puluhan ribu, wanita yang korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak akan berani bersuara," ucap Yasonna.
 
Baca juga:Kejaksaan Tak Buru-Buru Eksekusi Baiq Nuril
 
Wanita korban kekerasan atau pelecehan seksual, rata-rata dalam lingkup relasi kekuasaan. Seperti halnya Baiq Nuril dengan kepala sekolah SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Yasonna tak ingin ada Baiq Nuril lainnya sebagai korban pelecehan seksual justru dipidanakan.
 
"Maka kami akan menyusun pendapat hukum terhadap Pak Presiden tentang hal ini bahwa kemungkinan yang paling tepat adalah amnesti," pungkasnya.
 
Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) mantan guru honorer SMAN 7 Mataram Baiq Nuril Maknun atas kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Presiden Joko Widodo mempersilakan Baiq Nuril mengajukan amnesti (pengampunan).
 
"Boleh (mengajukan amnesti), secepatnya," kata Presiden Joko Widodo di Pangkalan Udara TNI AU Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Jumat, 5 Juli 2019.
 
Presiden enggan mengomentari putusan yang dikeluarkan MA. Ia berharap Baiq Nuril segera mengajukan amnesti sehingga Kepala Negara bisa menggunakan kewenangannya.
 
Presiden juga akan berkonsultasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Jaksa Agung M Prasetyo, terkait kasus ini. Presiden ketujuh Indonesia akan mencarikan solusi terbaik buat Baiq Nuril.
 
"Apakah amnesti atau yang lainnya. Tapi perhatian saya sejak awal kasus ini tidak berkurang. Tapi kita harus hormati keputusan yang sudah diambil MA, itu bukan pada wilayah eksekutif," pungkas Presiden.

 

(BOW)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif