"Misalnya faktor ketika yang bersangkutan mengikuti kontestasi elektoral di waktu yang sama, mereka harus menggelontorkan uang yang cukup banyak," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam tayangan Breaking News di Metro TV, Rabu, 27 April 2022.
Baca: Ade Yasin Ikuti Jejak Korup Sang Kakak 8 Tahun Lalu
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Pejabat publik yang berhasil menang akan berupaya untuk mengembalikan biaya pilkada yang sangat besar. Bukan hanya untuk modal kampanye, tapi juga 'biaya' untuk mendapatkan dukungan dari partai politik.
"Kan itu pola yang selalu terus menerus berulang. Hal itu yang mengakibatkan para kepala daerah terjerat praktik korupsi," tutup Kurnia. (Fauzi Pratama Ramadhan)