Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. ANT/Puspa Perwitasari
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. ANT/Puspa Perwitasari

Imam Nahrawi Minta KPK Tetapkan Taufik Hidayat Sebagai Tersangka

Nasional Kasus Suap Imam Nahrawi
Zaenal Arifin • 19 Juni 2020 19:33
Jakarta: Terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Imam Nahrawi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Taufik Hidayat sebagai tersangka. Dia menyebut Taufik sebagai orang yang mengantarkan uang dari Direktur Perencanaan dan Anggaran Program Satlak Prima Tommy Suhartanto.
 
"Seharusnya bila ini dipaksakan menjadi perkara suap, secara logika Taufik Hidayat juga menjadi tersangka suap sebagai perantara, tidak pandang bulu beliau mengerti atau tidak uang itu harus diapakan atau dikemanakan," ucap Imam saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam persidangan yang digelar melalui video telekonferensi, Jakarta, Jumat, 19 Juni 2020.
 
Taufik yang merupakan mantan Wakil Ketua Satlak Prima itu juga sempat mengakui menjadi perantara pemberian uang Rp1 miliar kepada Imam. Namun, mantan Menpora itu mengaku tidak pernah menikmati sedikit pun uang tersebut. Bahkan, dia berdalih pemberian uang itu tanpa sepengetahuannya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya tegaskan sekali lagi saya tidak pernah memerintahkan apalagi meminta kepada dan untuk siapa pun, saya tidak pernah mendapat informasi dari mereka Taufik Hidayat, Supriyono, Lina Nurhasanah, apalagi Budi Pradono," ucap dia.
 
Baca: Dugaan Aliran Dana Imam Nahrawi dari Taufik Hidayat Diselisik
 
Dia pun mempertanyakan sikap KPK yang menjeratnya, meski ia tidak tahu asal usul pemberian suap tersebut. "Apakah ketidaktahuan ini menjadi tanggung jawab saya secara pidana juga? Mengingat mereka yang telah bermain api dan mengatasnamakan saya," ujar dia.
 
Imam dituntut pidana 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Imam dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut terkait pemberian dana hibah Kemenpora kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) serta gratifikasi.
 
Jaksa menilai Imam telah terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu alternatif pertama.
 
Dia juga terbukti melanggar Pasal 12B ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif