Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta semua pihak untuk tidak menutup mata soal adanya beking aparat dalam pertambangan. Hal itu disinggung Mahfud saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Satgas Saber Pungli 2022 di Jakarta.
"Kenapa kita berpura-pura? Bahwa ini ada beking, kita ndak bisa selesaikan, karena senior, kan, dulu yang beking. Kenapa kita pura-pura?" kata Mahfud, Jakarta, Selasa, 13 Desember 2022.
Mahfud juga menyinggung beking aparat yang menarik pungutan di sebuah kompleks penduduk. Namun, dia tidak memerinci lebih jauh soal aparat yang membekingi kegiatan-kegitan tersebut.
Menurut dia, masalah pembekingan aparat memang agak rumit. Dia mengatakan pembekingan tersebut telah terjadi sejak masa lalu. Pemerintah saat ini, kata dia, perlu membuat batasan untuk memudahkan penindakan.
"Kita harus buat batas yang bisa kita tindak itu apa, yang dekat ini dulu," terang Mahfud.
Mahfud turut mengungkap banyak masalah korupsi yang merupakan warisan pemerintah sebelumnya. Utamanya terkait izin usaha pertambangan maupun hak penguasaan hutan (HPH). Meski diberikan secara sah di era pemerintahan sebelumnya, izin-izin itu nyatanya merugikan negara.
"Sehingga pemerintah sekarang menunggu habis pemberian izin tersebut," ujar dia.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Mahfud, berupaya mengehentikan praktik rasuah yang telah berjejaring. Dia menilai kehadiran Satgas Saber Pungli sejak 2016 telah menunjukkan kinerja relatif bagus.
"Korupsi-korupsi yang besar-besaran sekarang sudah mulai ditangani. Tidak baik, tetapi mulai membaik. Dan itu adalah arah dalam rangka membentuk peradaban baru ke depan, menyongsong Indonesia baru," ujar dia.
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)
Mahfud MD meminta semua pihak untuk tidak menutup mata soal adanya beking aparat dalam
pertambangan. Hal itu disinggung Mahfud saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Satgas Saber Pungli 2022 di Jakarta.
"Kenapa kita berpura-pura? Bahwa ini ada beking, kita ndak bisa selesaikan, karena senior, kan, dulu yang beking. Kenapa kita pura-pura?" kata Mahfud, Jakarta, Selasa, 13 Desember 2022.
Mahfud juga menyinggung beking aparat yang menarik pungutan di sebuah kompleks penduduk. Namun, dia tidak memerinci lebih jauh soal
aparat yang membekingi kegiatan-kegitan tersebut.
Menurut dia, masalah pembekingan aparat memang agak rumit. Dia mengatakan pembekingan tersebut telah terjadi sejak masa lalu. Pemerintah saat ini, kata dia, perlu membuat batasan untuk memudahkan penindakan.
"Kita harus buat batas yang bisa kita tindak itu apa, yang dekat ini dulu," terang Mahfud.
Mahfud turut mengungkap banyak masalah korupsi yang merupakan warisan pemerintah sebelumnya. Utamanya terkait izin usaha pertambangan maupun hak penguasaan hutan (HPH). Meski diberikan secara sah di era pemerintahan sebelumnya, izin-izin itu nyatanya merugikan negara.
"Sehingga pemerintah sekarang menunggu habis pemberian izin tersebut," ujar dia.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Mahfud, berupaya mengehentikan praktik rasuah yang telah berjejaring. Dia menilai kehadiran Satgas Saber Pungli sejak 2016 telah menunjukkan kinerja relatif bagus.
"Korupsi-korupsi yang besar-besaran sekarang sudah mulai ditangani. Tidak baik, tetapi mulai membaik. Dan itu adalah arah dalam rangka membentuk peradaban baru ke depan, menyongsong Indonesia baru," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
