Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto - MTVN/Lukman Diah Sari.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto - MTVN/Lukman Diah Sari.

Polri Sebut Penghentian Kasus Rizieq Bukan Deal Politik

Nasional penghinaan lambang negara
Ilham wibowo • 04 Mei 2018 20:30
Jakarta: Mabes Polri membantah adanya deal atau kesepakatan politik di balik penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Polda Jawa Barat.

Penetapan Rizieq sebagai tersangka dugaan menghina Pancasila dan mencemarkan nama baik Presiden Sukarno dianggap tak terbukti.

Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto mengatakan, penyelidikan kasus sedianya diproses oleh penyidik yang ditugaskan secara independen. Prosedur yang sama pun berlaku dalam penghentian perkara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Baca: Kasusnya Dihentikan Polda Jabar, Rizieq Shihab Belum Tentu Pulang Setyo menegaskan, penyidik Polri memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan yang tak bisa diintervensi. "Saya tegaskan di sini bahwa pengeluaran SP3 ini tidak ada deal-deal tertentu kepada siapa pun," kata Setyo di PTIK, Jakarta, Jumat, 4 Mei 2018. 

Penghentian proses hukum telah dikeluarkan penyidik sejak Februari 2018 lalu dan diterima oleh penasihat hukum Rizieq Shihab. Menurut Setyo, penerbitan SP3 murni penilaian tim penyidik setelah gelar perkara dilakukan.

"Sudah disampaikan penyidik kepada penasihat hukum Rizieq Shihab. Jadi itu saja," jelas Setyo. 

Setyo menambahkan, penyidik Polda Jabar memberi penilaia perkara Rizieq yang telah ditangani tak memenuhi unsur pidana. Dalam perjalananannya, penyelidikan pun berhenti lantaran tak memenuhi cukup bukti.

"Itu kewenangan penyidik, kembali lagi pada azas ini adalah kewenangan penyidik," pungkas Setyo.

Baca: Pesan Kapolda Metro: Rizieq, Nikmati Dulu Jalan-Jalannya

Sebelumnya, Rizieq Shihab ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat pada Senin, 30 Januari 2017, atas dugaan menghina Pancasila dan mencemarkan nama baik Presiden Sukarno.

Rizieq disangkakan melanggar Pasal 154-A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penistaan Simbol Negara dan Pasal 320 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik.

Kasus ini berawal dari laporan yang dilakukan Sukmawati Soekarnoputri ke Badan Reserse Kriminal Polri.

Sukma melaporkan Rizieq atas tuduhan telah menghina presiden pertama RI, Sukarno, dan menghina Pancasila. Tuduhan penghinaan tersebut berdasarkan video Rizieq saat ia berceramah di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, pada 2011.


(DEN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi