Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra. Foto: Medcom/Candra
Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra. Foto: Medcom/Candra

Bupati Kuansing Ogah Jelaskan Dugaan Tebar Duit di BPN

Nasional KPK Kasus Suap kasus korupsi Bupati Kuansing Andi Putra OTT Bupati Kuansing
Candra Yuri Nuralam • 06 November 2021 02:00
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra pada Jumat, 5 November 2021. Andi ogah buka mulut soal dugaan tebar duit di Badan Pertanahan Negara (BPN).
 
Tudingan itu dibeberkan oleh KPK saat memeriksa beberapa saksi dalam kasus dugaan suap perizinan hak guna usaha (HGU) sawit di Kuansing. Andi diduga tebar duit untuk melancarkan proses perizinan HGU sawit PT Adimulia Aglolestari.
 
Andi enggan menjelaskan tudingan itu. Dia memilih masuk ke mobil tahanan dan meninggalkan Gedung Merah Putih KPK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lembaga Antirasuah menetapkan dua tersangka terkait OTT di Kuansing, Riau. Mereka ialah Bupati Kuansing Andi Putra dan General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso.
 
Kasus ini dimulai saat Sudarso mencoba menghubungi Andi agar perizinan hak guna usaha lahan kebun sawit yang dikelola perusahaannya direstui di wilayahnya. Saat itu, izin hak guna usaha kebun sawit perusahaan milik Sudarso berakhir pada 2024.
 
Tak lama setelah permintaan itu, Sudarso dan Andi bertemu. Dalam pertemuannya, Andi menyebut perpanjangan hak guna usaha membutuhkan minimal Rp2 miliar.
 
KPK menduga pertemuan itu tidak hanya membahas perpanjangan hak guna usaha lahan sawit. Lembaga Antikorupsi menyebut Andi dan Sudarso menyepakati perjanjian lain dalam pertemuan itu.
 
Baca: Bupati Kuansing Tebar Duit ke BPN untuk Urus HGU Sawit
 
Sudarso juga memberikan sejumlah uang secara bertahap ke Andi. Pertama, Rp500 juta pada September 2021, dan Rp200 juta pada 18 Oktober 2021.
 
Dalam kasus ini, Sudarso disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sementara itu, Andi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
(NUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif