Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut banyak pejabat yang mulai mempelajari pola operasi tangkap tangan (OTT). Penyelenggara negara di Jakarta dinilai paling lihai melihat pola pergerakan KPK.
“Makanya ya mohon maaf saya sampaikan ketika fit and propert test, hanya orang-orang yang sial saja kena OTT itu, jarang terjadi di Jakarta, mereka sudah tahu, tapi yang di daerah-daerah yang masih polos-polos tadi,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Rabu, 3 April 2024.
Alex menjelaskan banyak pejabat mempelajari pola OTT dari persidangan kasus korupsi yang terbuka untuk umum. KPK biasanya membuka hasil penyidikan di sana, salah satunya penyadapan.
Alex sejatinya kurang sepakat dengan pembukaan cara menangkap pejabat dalam persidangan itu. Bahkan, saat masih menjadi hakim pun dia kerap meminta jaksa tidak menampilkannya.
“Saya ketika jadi hakim, saya sempat, ketika jaksa itu akan menyampaikan hasil penyadapan, percakapan, dan hasil transkrip, saya bilang, buat apa? Toh saksi sudah mengakui seluruh kelakuannya, kenapa harus diyakinkan hakim itu dengan mutar penyadapan, menampilkan transkrip,” ucap Alex.
Menurut Alex, banyak pejabat di kota besar termasuk Jakarta sudah mulai berhati-hati dengan pembicaraan di telepon karena pola OTT dibuka lebar dalam persidangan. Analisis itu didasari dari banyaknya penyadapan yang dilakukan KPK, namun, sedikit penangkapan.
“Sampai sekarang ini ratusan (nomor disadap). Mungkin bagian tapping kita, bagian penyadapan kita enggak tidur kali. Tapi, apa yang terjadi? Makin sedikit komunikasi itu yang terjadi, artinya apa? Orang belajar,” ujar Alex.
Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai pembelajaran pola OTT merupakan hal lumrah yang dilakukan penjahat. Calon koruptor pasti berhati-hati saat bertransaksi.
“Sudah lumrah bahwa penjahat akan berusaha untuk selangkah lebih maju dari penegak hukum untuk mengakali cara korupsi yang mereka lakukan agar tidak ditangkap KPK,” kata Yudi.
Yudi meminta KPK tidak putus asa dengan skema pembelajaran pola tersebut. Lembaga Antirasuah dituntut memutar otak untuk menangkap pejabat bandel yang berani korupsi.
“Tentu penegak hukum yang harus belajar agar bisa mengantisipasi gerak-gerak dan strategi koruptor,” ujar Yudi.
Menurut Yudi, banyak cara untuk membuat KPK selangkah lebih maju ketimbang koruptor. Salah satunya yakni meng-update sistem IT yang dimilikinya.
KPK diminta tidak melontarkan pernyataan pembelajaran pola itu sebagai alasan atas turunnya prestasi saat ini. Terbilang, kata Yudi, bekas kantornya itu jarang menangkap pejabat saat ini.
“Daripada banyak beralasan lebih baik KPK introspeksi diri terhadap menurunnya kinerja mereka, terjadi karena faktor integritas pimpinan dan pegawai yang dulu dibanggakan di lembaga ini,” tutur Yudi.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut banyak pejabat yang mulai mempelajari pola operasi tangkap tangan (
OTT). Penyelenggara negara di Jakarta dinilai paling lihai melihat pola pergerakan KPK.
“Makanya ya mohon maaf saya sampaikan ketika
fit and propert test, hanya orang-orang yang sial saja kena OTT itu, jarang terjadi di Jakarta, mereka sudah tahu, tapi yang di daerah-daerah yang masih polos-polos tadi,” kata Wakil Ketua
KPK Alexander Marwata di Jakarta, Rabu, 3 April 2024.
Alex menjelaskan banyak pejabat mempelajari pola OTT dari persidangan kasus korupsi yang terbuka untuk umum. KPK biasanya membuka hasil penyidikan di sana, salah satunya penyadapan.
Alex sejatinya kurang sepakat dengan pembukaan cara menangkap pejabat dalam persidangan itu. Bahkan, saat masih menjadi hakim pun dia kerap meminta jaksa tidak menampilkannya.
“Saya ketika jadi hakim, saya sempat, ketika jaksa itu akan menyampaikan hasil penyadapan, percakapan, dan hasil transkrip, saya bilang, buat apa? Toh saksi sudah mengakui seluruh kelakuannya, kenapa harus diyakinkan hakim itu dengan mutar penyadapan, menampilkan transkrip,” ucap Alex.
Menurut Alex, banyak pejabat di kota besar termasuk Jakarta sudah mulai berhati-hati dengan pembicaraan di telepon karena pola OTT dibuka lebar dalam persidangan. Analisis itu didasari dari banyaknya penyadapan yang dilakukan KPK, namun, sedikit penangkapan.
“Sampai sekarang ini ratusan (nomor disadap). Mungkin bagian tapping kita, bagian penyadapan kita enggak tidur kali. Tapi, apa yang terjadi? Makin sedikit komunikasi itu yang terjadi, artinya apa? Orang belajar,” ujar Alex.
Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai pembelajaran pola OTT merupakan hal lumrah yang dilakukan penjahat. Calon koruptor pasti berhati-hati saat bertransaksi.
“Sudah lumrah bahwa penjahat akan berusaha untuk selangkah lebih maju dari penegak hukum untuk mengakali cara korupsi yang mereka lakukan agar tidak ditangkap KPK,” kata Yudi.
Yudi meminta KPK tidak putus asa dengan skema pembelajaran pola tersebut. Lembaga Antirasuah dituntut memutar otak untuk menangkap pejabat bandel yang berani korupsi.
“Tentu penegak hukum yang harus belajar agar bisa mengantisipasi gerak-gerak dan strategi koruptor,” ujar Yudi.
Menurut Yudi, banyak cara untuk membuat KPK selangkah lebih maju ketimbang koruptor. Salah satunya yakni meng-update sistem IT yang dimilikinya.
KPK diminta tidak melontarkan pernyataan pembelajaran pola itu sebagai alasan atas turunnya prestasi saat ini. Terbilang, kata Yudi, bekas kantornya itu jarang menangkap pejabat saat ini.
“Daripada banyak beralasan lebih baik KPK introspeksi diri terhadap menurunnya kinerja mereka, terjadi karena faktor integritas pimpinan dan pegawai yang dulu dibanggakan di lembaga ini,” tutur Yudi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
