Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

DPR: Usut Tuntas Keterlibatan Aparat di Penembakan Pendeta Yeremia

Nasional papua kelompok sipil bersenjata kelompok bersenjata di papua
Putra Ananda, Media Indonesia.com • 22 Oktober 2020 22:20
Jakarta: Komisi I DPR meminta pemerintah mengusut tuntas temuan Tim Gabungan Pencari Fakata (TGPF) Intan Jaya yang menduga adanya keterlibatan aparat TNI dalam kasus penembakan Pendeta Yeremia di Intan Jaya, Papua. Pemerintah perlu mengambil langkah cepat menindaklanjuti temuan itu, terpenting sesuai mekanisme hukum yang ada tanpa terkecuali.
 
"Berkenaan dengan temuan adanya dugaan keterlibatan aparat termasuk TNI, komisi 1 mendukung langkah cepat yang diambil pemerintah," kata Anggota Komisi I dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2020.
 
Menurut Willy, Komisi I menghargai usaha yang telah dilakukan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di bawah pimpinan Mahfud MD melalui TGPF. Hasil kerja yang ditemukan TGPF dapat disandingkan dengan temuan dari Komnas HAM untuk mengambil kebijakan strategis selanjutnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan temuan TGPF dan Komnas HAM dalam mengambil kebijakan jangka panjang untuk mengatasi masalah serupa di masa depan," ujarnya.
 
Baca: Aparat Terlibat Penembakan Pendeta Yeremia Harus Diproses di Peradilan Umum
 
Pemerintah diyakini akan menindaklanjuti temuan TGPF secara tepat dan adil. Willy meminta masyarakat tidak khawatir mengenai hal tersebut.
 
"Temuan ini bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk mengelola kondisi di Papua pada masa ke depan," kata dia.
 
Sebelumnya, hasil investigasi TGPF kasus penembakan di Intan Jaya, Papua, menyebutkan penembakan yang menewaskan Pendeta Yeremia Zanambani diduga dilakukan aparat keamanan. Pemerintah bakal menyelesaikan kasus itu sesuai hukum yang berlaku.
 
"Informasi dan fakta yang dikumpulkan di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan aparat. Walaupun ada juga kemungkinan dilakukan pihak ketiga," kata Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dikutip dari Media Indonesia, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2020.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif