Jakarta: Sejumlah warga berkonvoi membawa tulisan kebangkitan khilafah di Brebes, Jawa Tengah dan Cawang, Jakarta Timur pada Minggu, 29 Mei 2022. Tindakan itu diyakini terjadi bukan karena polisi kecolongan.
"Terkait konvoi atribut khilafah di Cawang sebenarnya bukan karena kecolongan pihak kepolisian, aktivitas kelompok ini selalu dimonitor di berbagai daerah," kata Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigien Ahmad Nurwakhid kepada Medcom.id, Kamis, 2 Juni 2022.
Hanya saja, kata dia, Polri memang tidak bisa menindak. Sebab, belum ada regulasi yang melarang penyebaran ideologi Khilafatul Muslimin tersebut.
"Selama ini regulasi yang mengatur tentang larangan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila hanya pada ekstrem kiri yakni TAP MPRS XV Tahun 1996 dan UU No 27 1999 tentang larangan propaganda ideologi komunisme, marksisme, dan leninisme," ujar jenderal polisi bintang satu itu.
Baca: Densus 88 Tunggu Hasil Pemeriksaan Konvoi Khilafatul Muslimin di Brebes
Nurwakhid mengatakan TNI pun juga belum perlu turun tangan. Karena, polisi saja masih belum bisa bertindak.
"Karena ada celah kosong regulasi sebagai landasan untuk menindaknya," ungkap Nurwakhid.
BNPT memandang perlunya perangkat regulasi yang melarang penyebaran semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi bangsa, Pancasila. Baik ekstrem kanan dan kiri serta ekstrem lainnya.
"Regulasi ini penting di samping sebagai landasan dalam melakukan penindakan terhadap individu dan kelompok yang melakukan penyebaran ideologi, juga menjadi sangat penting sebagai dimensi pencegahan terhadap ideologi yang bisa mendorong lahirnya aksi teror," tutur Nurwakhid.
Meski begitu, polisi telah berupaya memeriksa para peserta konvoi itu untuk mendalami motif dan keterkaitan dengan kelompok terorisme. Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri siap turun tangan apabila diketahui bertujuan untuk menyebarkan paham radikal.
"Kan diperiksa oleh polres, nanti akan kita dapati hasil pemeriksaan polresnya seperti apa, baru kita berangkat ke sana jika diperlukan," kata Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar saat dikonfirmasi, Rabu, 1 Juni 2022.
Baca: BNPT: Khilafatul Muslimin Klaim Sudah Mendirikan Khilafah
Sebelumnya, konvoi motor Khilafatul Muslimin Indonesia menggegerkan warga Brebes, Jawa Tengah. Sejumlah pengendara motor membawa bendera yang mengatribusikan sebagai gerakan khilafah melaju keliling Desa Keboledan-Wanasari-Brebes.
Aksi serupa juga terjadi di Cawang, Jakarta Timur, pukul 09.14 WIB pada Minggu, 29 Mei 2022. Konvoi motor itu membawa atribut berupa poster dan bendera bertuliskan 'Khilafatul Muslimin'. Aksi itu viral di media sosial. Terlihat para pemotor melintas dengan memakai seragam dengan warna dominan hijau.
Jakarta: Sejumlah warga
berkonvoi membawa tulisan kebangkitan
khilafah di Brebes, Jawa Tengah dan Cawang, Jakarta Timur pada Minggu, 29 Mei 2022. Tindakan itu diyakini terjadi bukan karena polisi kecolongan.
"Terkait konvoi atribut khilafah di Cawang sebenarnya bukan karena kecolongan pihak kepolisian, aktivitas kelompok ini selalu dimonitor di berbagai daerah," kata Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (
BNPT) Brigien Ahmad Nurwakhid kepada
Medcom.id, Kamis, 2 Juni 2022.
Hanya saja, kata dia,
Polri memang tidak bisa menindak. Sebab, belum ada regulasi yang melarang penyebaran ideologi Khilafatul Muslimin tersebut.
"Selama ini regulasi yang mengatur tentang larangan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila hanya pada ekstrem kiri yakni TAP MPRS XV Tahun 1996 dan UU No 27 1999 tentang larangan propaganda ideologi komunisme, marksisme, dan leninisme," ujar jenderal polisi bintang satu itu.
Baca:
Densus 88 Tunggu Hasil Pemeriksaan Konvoi Khilafatul Muslimin di Brebes
Nurwakhid mengatakan TNI pun juga belum perlu turun tangan. Karena, polisi saja masih belum bisa bertindak.
"Karena ada celah kosong regulasi sebagai landasan untuk menindaknya," ungkap Nurwakhid.
