“Saya menduga kuat Menhan tidak mengerti soal detail-detail teknis sehingga enteng bilang bisa diselesaikan baik-baik,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Blak-blakan Mahfud MD Bongkar Mafia di Kemhan,’ Minggu, 16 Januari 2022.
Mahfud mengatakan upaya baik-baik tersebut, yakni mengusahakan membayar barang-barang yang sudah disepakati dalam kontrak. Kala itu, Indonesia tidak bisa membatalkan pengadaan lantaran sudah terlanjur sepakat dengan berbagai perusahaan.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Tapi hasil audit BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), spesifikasi teknologi itu sejak awal tidak mungkin,” papar dia.
Ketidaktahuan Ryamizard, kata Mahfud, membuat masalah berlarut. Namun, Indonesia bakal melawan gugatan dari Navayo sebesar Rp304 miliar.
“(Gugatan Navayo) belum dibayar karena (Indonesia) mau melakukan perlawanan. Kalau kita bayar ke Navayo, yang lain seperti Airbus bisa menagih lagi,” jelas dia.
Mahfud mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Hasil rapat telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
“Ini hanya bisa dilawan dengan ke pengadilan karena ada fraud dalam pelaksanaannya,” tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Baca: Usut Korupsi Satelit di Kemenhan, Kejagung Bakal Periksa Ryamizard Ryacudu
