Plt juru bicara KPK, Ali Fikri. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Plt juru bicara KPK, Ali Fikri. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

KPK Selisik Proyek Pekerjaan Pemkab Bogor yang Dicek Auditor BPK

Fachri Audhia Hafiez • 20 Mei 2022 10:14
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami sejumlah proyek pekerjaan Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab) Bogor yang dicek auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya ini sebagai bagian penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin (AY).
 
"Didalami dugaan beberapa temuan proyek pekerjaan yang menjadi objek pemeriksaan tim auditor BPK Perwakilan Jawa Barat," kata pelaksana tugas Plt juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 20 Mei 2022.
 
Keterangan itu digali melalui saksi dari unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor. Mereka, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Soebiantoro, serta tiga ASN di Dinas PUPR Kota Bogor Gantara Lenggana, R Indra Nurcahya, dan Aldino Putra Perdana.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kemudian, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bogor Krisman Nugraha dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bogor Heru Haerudin. Mereka tuntas diperiksa pada Kamis, 19 Mei 2022.
 
Sebelumnya, Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Agus Khotib, juga diperiksa terkait kasus yang sama. Dia dicecar soal proses pembentukan tim auditor untuk memeriksa laporan keuangan Pemkab Bogor.
 
Ade Yasin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. KPK menetapkan delapan tersangka sebagai pemberi serta penerima dalam perkara ini.
 
Baca: Kepala BPK Perwakilan Jabar Dicecar Soal Laporan Keuangan Pemkab Bogor
 
Empat tersangka sebagai pemberi ialah Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik, serta Ade Yasin.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, empat orang pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah ditetapkan sebagai tersangka penerima.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif