Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen. Foto: Medcom.id/Cindy.
Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen. Foto: Medcom.id/Cindy.

Kivlan Zen Minta Dibantarkan

Nasional kasus makar
Siti Yona Hukmana • 09 Agustus 2019 13:44
Jakarta: Tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen memohon dibantarkan kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya. Kivlan mengaku butuh perawatan kesehatan.
 
"Surat (permohonan) sudah diajukan kemarin siang," kata kuasa hukum Kivlan, Tonin Tachta, kepada Medcom.id, Jumat, 9 Agustus 2019.
 
Tonin berharap penyidik dapat mengabulkan permohonan kliennya. Dia ingin mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu bisa sembuh dari penyakitnya. "Jika sudah sehat kembali dan bisa menjalani proses hukum sepenuhnya," ujar Tonin. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, pengalihan penahanan beda dengan penangguhan penahanan. Pengalihan penahanan dilakukan berdasarkan rekomendari dokter. "Jadi, ukurannya hanya keputusan dokter dan keadaan Pak Kivlan tanpa adanya unsur objektivitas (penyidik)."
 
Tonin menyebut kliennya telah menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sejak Kamis, 1 Agustus 2019. Perawatan kedua akan dilakukan Selasa, 13 Agustus 2019. 
 
"Semoga dikabulkan pengalihan penahanan. Artinya, status penahanan dibantarkan atau dialihkan menjadi rumah atau kota. Jadi Pak Kivlam bisa konsentrasi perawatan," imbuh dia.
 
Selain kepada penyidik, surat pengalihan penahanan dikirim ke Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Surat juga diajukan kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian. 
 
Baca: Kivlan Zen Sakit
 
Surat pun diserahkan kepada Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Kompolnas, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono, Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Suyudi Ario Seto, Wadirreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ari Syam Indradi. Tembusan surat diberikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Warih Sadono, Direktur RS Polri Brigjen Musyafak, Direktur RS Gatot Subroto Mayjen TNI dr Terawan Agus Putranto, Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Letjen Purn Kiki Syahnakri dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
 
Kivlan ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal Rabu, 29 Mei 2019. Dia ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan, selama 20 hari. Penahanan diperpanjang Kamis, 19 Juni 2019, untuk 40 hari lagi. Penahanan Kivlan kembali diperpanjang 30 hari, terhitung sejak 29 Juli 2019 sampai Selasa, 27 Agustus 2019. 
 
Dia diduga melanggar Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dia sempat melayangkan surat permohonan perlindungan hukum dan jaminan penangguhan penahanan kepada sejumlah pejabat negara di lingkup militer. 
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif